Pola perkawinan anak yang terjadi secara turun-temurun bukan lagi sekadar kasus individual, melainkan sebuah fenomena sosial yang mengakar di berbagai daerah, tak terkecuali di Sulawesi Selatan. Realitas bahwa anak-anak mengikuti jejak orang tua mereka menikah di usia belia menjadi sorotan serius, mendorong pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk menyerukan tindakan tegas: “Ini lingkaran yang harus diputus.”
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan, mengonfirmasi bahwa pola serupa banyak ditemukan pada keluarga yang orangtuanya juga menikah di usia anak. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana perkawinan anak tidak lagi dianggap sebagai hal yang aneh atau melanggar norma. Ini mengingatkan kembali pada kasus-kasus seperti keluarga Ina, yang menggambarkan betapa dalam akar masalah ini tertanam dalam struktur masyarakat.
Mewarisi Perkawinan Anak: Fenomena di Sulawesi Selatan
Fenomena perkawinan anak di Sulawesi Selatan memiliki akar yang kompleks, melibatkan faktor budaya, ekonomi, dan tingkat pendidikan. Ketika orang tua sendiri menikah di usia dini, seringkali anak-anak mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah. Lingkungan sosial di sekitar mereka turut memperkuat pandangan ini, sehingga tekanan untuk menikah di usia muda seringkali tidak terbendung. DP3A-Dalduk KB Sulsel melihat ini sebagai sebuah krisis yang memerlukan intervensi kolektif dan sistematis.
Tidak hanya sekadar tradisi, namun keterbatasan akses informasi dan pendidikan juga berperan besar. Banyak keluarga tidak sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari perkawinan anak, baik bagi individu maupun bagi pembangunan sosial secara keseluruhan. Akibatnya, lingkaran kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan seringkali berulang dari generasi ke generasi, menjadikan anak-anak dan keluarga mereka terjebak dalam siklus yang sulit diputus.
Dampak Multigenerasi Perkawinan Anak
Perkawinan anak memiliki dampak yang menghancurkan, tidak hanya bagi individu yang menjalaninya, tetapi juga bagi seluruh komunitas dan potensi pembangunan bangsa. Berikut adalah beberapa dampak krusial yang diwariskan dari generasi ke generasi:
- Kesehatan Reproduksi dan Maternal: Anak perempuan yang menikah di bawah umur sangat rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk kematian ibu dan bayi. Tubuh mereka belum siap secara fisik untuk mengandung dan melahirkan, meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan.
- Pendidikan dan Potensi Diri: Perkawinan dini hampir selalu berarti putus sekolah. Hal ini merampas kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, membatasi pilihan karier dan pengembangan potensi diri mereka di masa depan. Akibatnya, mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah.
- Kemiskinan dan Ketergantungan Ekonomi: Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat pasangan muda kesulitan mencari pekerjaan yang stabil. Ini seringkali menyebabkan ketergantungan ekonomi pada orang tua atau keluarga besar, bahkan memperparah lingkaran kemiskinan yang sudah ada.
- Kekerasan dan Eksploitasi: Anak-anak yang menikah dini, terutama perempuan, lebih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), eksploitasi, dan kurangnya hak untuk mengambil keputusan penting dalam hidup mereka.
- Kesehatan Mental: Beban tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak di usia yang sangat muda dapat menimbulkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka kehilangan masa kanak-kanak dan remaja yang seharusnya diisi dengan bermain dan belajar.
Landasan Hukum dan Upaya Pemerintah
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah hukum yang signifikan untuk memerangi perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Regulasi ini menjadi landasan kuat untuk mencegah perkawinan anak, meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dispensasi kawin yang masih sering diajukan.
DP3A-Dalduk KB Sulawesi Selatan, bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terus menggalakkan program-program pencegahan. Program seperti Generasi Berencana (Genre) bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. KemenPPPA sendiri telah menegaskan komitmen pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak di seluruh Indonesia.
Memutus Lingkaran: Peran Bersama dan Harapan
Memutus lingkaran perkawinan anak yang turun-temurun membutuhkan pendekatan multisektoral dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga perubahan pola pikir dan norma sosial yang mengakar.
### Strategi Kunci:
1. Edukasi Menyeluruh: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak melalui sekolah, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat. Edukasi harus mencakup hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pendidikan.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi remaja dan perempuan muda agar mereka memiliki kemandirian ekonomi, sehingga mengurangi tekanan untuk menikah dini demi alasan ekonomi.
3. Penguatan Layanan Perlindungan Anak: Memastikan adanya layanan yang responsif dan mudah diakses bagi anak-anak yang berisiko atau telah menjadi korban perkawinan anak.
4. Peran Tokoh Adat dan Agama: Melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengubah pandangan dan interpretasi yang mendukung perkawinan anak, serta mempromosikan nilai-nilai perlindungan anak.
5. Pendampingan Keluarga: Memberikan pendampingan kepada keluarga untuk memahami pentingnya pendidikan anak dan dampak negatif perkawinan anak.
Seruan Meisy Papayungan untuk memutus lingkaran ini adalah sebuah tantangan sekaligus harapan. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, keluarga, dan individu, masa depan yang lebih cerah dan aman dari bayang-bayang perkawinan anak dapat diwujudkan bagi generasi muda di Sulawesi Selatan dan seluruh Indonesia.
