Pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat didorong untuk segera bergerak proaktif dalam mempersiapkan lahan serta infrastruktur pendukung bagi pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas bencana. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menargetkan total 7.952 unit huntap dapat terbangun dan tersedia sepenuhnya pada tahun 2026. Desakan ini mencerminkan urgensi yang mendalam mengingat kompleksitas dan lambatnya proses pengadaan lahan yang seringkali menjadi batu sandungan dalam upaya pemulihan pascabencana.
Satgas PRR menekankan bahwa tanpa persiapan lahan yang matang dan responsif, target ambisius tersebut berpotensi besar tidak tercapai, meninggalkan ribuan keluarga dalam ketidakpastian hunian jangka panjang. Program huntap ini krusial untuk memastikan keberlanjutan hidup dan pemulihan psikososial penyintas, yang kerap kali terpaksa tinggal di pengungsian atau hunian sementara dalam waktu yang tidak pasti.
Mendesak Proaktivitas Pemerintah Daerah
Satgas PRR secara tegas meminta pemerintah daerah (pemda) di tiga provinsi tersebut untuk tidak hanya menunggu, melainkan mengambil inisiatif dan langkah proaktif. Ketersediaan lahan yang siap bangun merupakan fondasi utama bagi pembangunan huntap dan infrastruktur pendukungnya. Proaktivitas ini mencakup:
- Identifikasi lahan yang aman dari risiko bencana dan sesuai tata ruang.
- Penyelesaian masalah legalitas dan status kepemilikan lahan secara cepat.
- Koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat adat dan pemilik lahan.
- Pengalokasian anggaran daerah yang memadai untuk mendukung proses pengadaan lahan dan pra-konstruksi.
Desakan ini muncul sebagai respons atas seringnya kendala lahan menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah yang dilanda bencana. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa lambatnya pengadaan lahan tidak hanya menunda pembangunan fisik, tetapi juga memperpanjang penderitaan penyintas dan menghambat roda perekonomian lokal.
Target Ambisius dan Tantangan di Lapangan
Dengan target 7.952 unit huntap hingga tahun 2026, Satgas PRR menghadapi tugas yang tidak ringan. Angka ini mencerminkan skala kebutuhan yang besar di wilayah-wilayah yang kerap dihantam bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami. Masing-masing provinsi memiliki karakteristik geografis dan sosial-budaya yang unik, menambah kompleksitas dalam proses pengadaan lahan.
Salah satu tantangan terbesar terletak pada ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria keamanan dan aksesibilitas. Seringkali, lahan yang ideal secara teknis sulit didapatkan karena masalah kepemilikan, harga, atau bahkan penolakan dari masyarakat setempat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi yang layak juga harus disiapkan secara bersamaan agar huntap tidak hanya sekadar bangunan, melainkan hunian yang layak huni dan mendukung kehidupan produktif bagi penghuninya.
Urgensi Sinergi Lintas Sektor
Pencapaian target 7.952 unit huntap ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Satgas PRR, sebagai koordinator, berperan vital dalam memastikan komunikasi dan kolaborasi berjalan efektif. Pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait, dapat memberikan dukungan teknis dan finansial, sementara pemda bertanggung jawab penuh atas implementasi di lapangan.
Kerja sama ini harus melampaui sebatas koordinasi administrasi, melainkan merangkul penyelesaian masalah di akar rumput, seperti mediasi sengketa lahan atau fasilitasi dialog dengan komunitas lokal. Keterlibatan aktif penyintas dalam perencanaan juga dapat memastikan huntap yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal, sehingga rasa memiliki dan keberlanjutan dapat tercipta.
Menghubungkan Kembali: Pelajaran dari Bencana Sebelumnya
Isu penyediaan lahan untuk hunian tetap bagi penyintas bencana bukanlah hal baru. Berbagai laporan dan evaluasi pascabencana seperti gempa Palu, Lombok, dan Yogyakarta sebelumnya sering menyoroti lambatnya proses ini sebagai salah satu kendala utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri telah berulang kali menekankan pentingnya mitigasi dan perencanaan yang matang, termasuk aspek lahan, jauh sebelum bencana terjadi.
Pengalaman ini semestinya menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengidentifikasi potensi lahan dari jauh hari, menyusun regulasi yang mendukung percepatan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya relokasi ke tempat yang lebih aman adalah langkah-langkah preventif yang krusial. Desakan dari Satgas PRR kali ini menjadi pengingat keras bahwa upaya pemulihan pascabencana membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan yang terpenting, proaktivitas dari semua elemen pemerintah dan masyarakat.
Dengan waktu yang tersisa hingga 2026, setiap langkah yang diambil oleh pemda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan menentukan nasib ribuan keluarga penyintas. Percepatan pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik dan tangguh terhadap bencana.
