DJP Tegaskan Peran TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak Hanya Koordinasi Informasi, Bukan Pemeriksa
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara tegas meluruskan kesalahpahaman publik terkait keterlibatan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengawasan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-8/PJ/2026, bukanlah kebijakan baru dan murni bersifat koordinasi informasi. Penjelasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menepis kekhawatiran adanya intervensi berlebihan dari aparat keamanan dalam urusan perpajakan.
Mengapa Klarifikasi Ini Penting?
Peran TNI dan Polri dalam membantu tugas-tugas sipil, termasuk pengawasan pajak, kerap menjadi topik hangat dan memicu berbagai interpretasi di kalangan masyarakat. Isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan wewenang atau tumpang tindih tugas antarlembaga. Klarifikasi dari DJP ini hadir sebagai respons terhadap narasi yang mungkin berkembang di masyarakat, seolah-olah TNI dan Polri akan bertindak sebagai “pemeriksa pajak” di lapangan. Padahal, dasar hukum dan mekanisme yang berlaku sudah sangat jelas membatasi lingkup tugas mereka hanya pada dukungan data dan informasi.
Diskusi publik sebelumnya, yang kerap diulas dalam berbagai pemberitaan, menunjukkan perlunya penjelasan komprehensif dari otoritas pajak. Publik memiliki hak untuk mengetahui batasan wewenang setiap lembaga negara, terutama ketika hal tersebut menyangkut kewajiban warga negara seperti pembayaran pajak. DJP berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
Batasan Peran TNI-Polri: Hanya Koordinasi Informasi
Bimo Wijayanto menekankan bahwa keterlibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan. Mereka bukan petugas pemeriksa pajak dan tidak memiliki hak untuk melakukan audit atau penagihan langsung kepada wajib pajak. Lingkup tugas mereka terbatas pada:
- Mendukung pengumpulan data dan informasi awal yang berkaitan dengan potensi kepatuhan atau pelanggaran perpajakan.
- Memberikan informasi mengenai keberadaan atau aktivitas ekonomi wajib pajak di wilayah binaan mereka kepada DJP.
- Tidak terlibat dalam proses pemeriksaan pajak, penyidikan, atau penagihan pajak secara langsung.
- Bertindak sebagai penghubung dalam memberikan informasi, bukan sebagai eksekutor kebijakan pajak.
Penjelasan ini secara tegas memisahkan peran pengumpul informasi dengan peran penegak hukum yang berwenang melakukan pemeriksaan. Semua tindakan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan tetap berada di bawah kendali penuh dan tanggung jawab petugas DJP yang memiliki kualifikasi dan wewenang sesuai undang-undang.
Memahami Surat Edaran SE-8/PJ/2026
Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 yang disebut Dirjen Pajak bukanlah instrumen hukum yang baru dirilis, melainkan pedoman internal yang sudah ada untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Tujuan utama dari SE ini adalah optimalisasi penerimaan negara melalui sinergi data dan informasi. Dalam konteks pengawasan wajib pajak, DJP membutuhkan informasi yang akurat dari berbagai sumber, termasuk dari aparat di lapangan yang memiliki jangkauan luas.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dengan posisi mereka yang dekat dengan masyarakat dan lingkungan usaha di tingkat desa/kelurahan, menjadi sumber informasi yang strategis dalam membantu DJP memetakan potensi penerimaan pajak dan mengidentifikasi anomali. Namun, penting digarisbawahi bahwa informasi tersebut harus diproses dan divalidasi lebih lanjut oleh DJP sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. SE ini memastikan bahwa kolaborasi tersebut berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Implikasi bagi Wajib Pajak: Kepastian dan Transparansi
Klarifikasi DJP ini memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dengan tegas disebutkan bahwa TNI dan Polri tidak bertindak sebagai pemeriksa, wajib pajak dapat memahami dengan jelas siapa otoritas yang berhak melakukan pemeriksaan dan dengan prosedur apa. Hal ini juga menegaskan kembali prinsip bahwa pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan oleh pejabat DJP yang berwenang, lengkap dengan surat perintah pemeriksaan yang sah. Transparansi dalam pembagian peran ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela.
DJP terus berupaya meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi data dan informasi dari kementerian/lembaga lain, termasuk TNI dan Polri, tanpa mengabaikan hak-hak dasar wajib pajak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id/id/faq.
Kesimpulan
Pernyataan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kembali komitmen DJP terhadap penegakan hukum perpajakan yang transparan dan akuntabel. Keterlibatan TNI dan Polri melalui Babinsa serta Bhabinkamtibmas dalam pengawasan wajib pajak adalah sebuah strategi koordinasi informasi yang bertujuan untuk memperkuat basis data DJP, bukan untuk mengalihkan fungsi pemeriksaan yang merupakan inti tugas DJP. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan inklusif, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
