KemenHAM Kaltim Mendesak Pendekatan Berkeadilan dalam Penanganan Karhutla, Lindungi Warga Lokal

KemenHAM Kaltim Mendesak Pendekatan Berkeadilan dalam Penanganan Karhutla, Lindungi Warga Lokal

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Kalimantan Timur mendorong pembagian tanggung jawab secara proporsional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan ditegakkan dan mencegah praktik kriminalisasi terhadap masyarakat lokal, khususnya mereka yang tinggal di sekitar area rawan kebakaran.

Dalam pernyataan resminya, KemenHAM Kaltim menekankan pentingnya meninjau kembali pendekatan penegakan hukum agar tidak hanya menyasar masyarakat dengan sumber daya terbatas, namun juga mampu menyentuh aktor-aktor besar yang kerap luput dari jerat hukum. Persoalan karhutla di Indonesia, khususnya di Kalimantan, bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga masalah hak asasi manusia yang kompleks, melibatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas mata pencaharian, dan hak atas keadilan.

Latar Belakang Kriminalisasi dan Ketidakadilan Struktural

Isu kriminalisasi masyarakat lokal dalam kasus karhutla bukanlah hal baru. Setiap musim kemarau, ketika asap pekat menyelimuti wilayah, seringkali masyarakat kecil menjadi sasaran utama penegakan hukum. Mereka dituduh membakar lahan untuk pertanian subsisten atau praktik perladangan berpindah, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Padahal, seringkali terdapat ketimpangan signifikan antara pelaku pembakar lahan skala kecil dengan korporasi besar yang melakukan pembukaan lahan masif.

Kesenjangan ini menciptakan ketidakadilan struktural yang merugikan. Masyarakat lokal seringkali tidak memiliki akses memadai terhadap informasi hukum, bantuan hukum, atau bahkan kapasitas untuk membela diri. Sementara itu, korporasi dengan sumber daya lebih besar cenderung memiliki kemampuan untuk menghindari atau meminimalkan konsekuensi hukum atas tindakan mereka. KemenHAM Kaltim melihat ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Aspek Keadilan yang Diserukan KemenHAM:

• Proporsionalitas Tanggung Jawab: Membedakan antara pembakaran lahan untuk subsisten dengan pembakaran skala besar oleh korporasi.
• Penyelidikan Menyeluruh: Memastikan investigasi karhutla dilakukan secara komprehensif, tidak hanya fokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga akar penyebab dan pihak yang memperoleh keuntungan.
• Akses Keadilan: Memberikan bantuan hukum dan memastikan proses hukum yang adil bagi masyarakat yang dituduh terlibat dalam karhutla.
• Pendidikan dan Pencegahan: Mengedepankan upaya pencegahan berbasis komunitas dan edukasi tentang praktik pengelolaan lahan yang bertanggung jawab, alih-alih hanya mengandalkan pendekatan represif.
• Restorasi dan Rehabilitasi: Menimbangkan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan semata-mata hukuman penjara.

Menilik Akar Masalah Karhutla dan Solusi Komprehensif

Permasalahan karhutla jauh lebih dalam daripada sekadar tindakan membakar lahan. Ini melibatkan kompleksitas tata kelola lahan, konflik agraria, lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk membuka lahan dengan cara cepat dan murah. Solusi komprehensif memerlukan pendekatan multi-sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran vital dalam merumuskan kebijakan yang adil dan mengawasi implementasinya. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memperkuat rencana tata ruang, menyelesaikan konflik lahan, dan mendukung inisiatif masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Pendekatan ini sejalan dengan upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan aksi iklim dan kehidupan di darat.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penanganan Berkelanjutan

KemenHAM Kaltim berharap dorongan ini dapat memicu dialog lebih lanjut dan kolaborasi antarlembaga. Pentingnya sinergi antara KemenHAM, KLHK, Kepolisian, Kejaksaan, dan pemerintah daerah tidak bisa diabaikan. Dengan bersatu, mereka dapat merumuskan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam penanganan karhutla, memastikan bahwa tidak ada lagi warga yang dikriminalisasi secara tidak adil.

Sebagai catatan, isu penegakan hukum karhutla yang tak tuntas dan cenderung menyasar masyarakat kecil ini telah menjadi sorotan publik dan pegiat lingkungan selama bertahun-tahun, seperti yang pernah diulas dalam berbagai media massa ketika musim karhutla tiba. Artikel lama seringkali menyoroti kegagalan pemerintah dalam menghukum pelaku korporasi dan dampak buruknya terhadap masyarakat serta lingkungan. KemenHAM Kaltim berharap kali ini, pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan dapat diwujudkan, membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Untuk memahami lebih lanjut kompleksitas penegakan hukum terkait karhutla di Indonesia, Anda dapat membaca analisis mendalam tentang persoalan ini di Kompas.com.

Komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan adalah kunci untuk menciptakan solusi karhutla yang berkelanjutan. Tanpa keadilan, upaya penanganan karhutla hanya akan melahirkan masalah sosial baru yang berpotensi memicu konflik dan ketidakpercayaan.