HOTISSUE –
Motif Ekonomi di Balik Aksi Pembakaran Lahan
Kepolisian Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kali ini, seorang pria berinisial EF, atau Edi Friansyah, di Muara Enim, Sumatera Selatan, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sengaja membakar lahan. Edi diduga melakukan aksi pembakaran tumpukan ranting dan daun kering dengan motif tunggal: membersihkan lahan untuk penanaman kelapa sawit.
Penetapan tersangka ini menjadi alarm keras bagi siapa pun yang berniat melakukan praktik ilegal pembukaan lahan dengan cara membakar. Pihak berwenang menemukan bukti kuat yang mengarah pada kesengajaan Edi dalam memicu api, yang berpotensi merembet dan menyebabkan dampak lingkungan yang masif. Aksi pembakaran ini terjadi di tengah upaya pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk menekan angka Karhutla, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera Selatan, yang setiap tahunnya kerap menjadi langganan bencana kabut asap.
Motif ekonomi, seperti yang diduga dilakukan Edi, memang seringkali menjadi pemicu utama di balik kasus Karhutla di Indonesia. Praktik pembakaran dianggap sebagai metode tercepat dan termurah untuk membersihkan lahan, meskipun dampak kerusakannya sangat mahal bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebiasaan buruk ini terus berulang, bahkan setelah berbagai sosialisasi dan penindakan hukum gencar dilakukan oleh aparat keamanan.
Ancaman Hukum bagi Pelaku Karhutla
Kasus yang menjerat Edi Friansyah ini mempertegas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla tidak pandang bulu. Edi kini menghadapi serangkaian tuntutan hukum yang serius. Di Indonesia, tindakan membakar lahan secara sengaja diatur ketat dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Undang-Undang Kehutanan.
Pasal 108 UU PPLH secara spesifik menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan tanpa izin dapat dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan efek jera kepada para pelaku.
- Pasal 108 UU PPLH: Pidana penjara 3-10 tahun.
- Denda: Rp3 Miliar – Rp10 Miliar.
- Tindakan ini juga dapat dikenakan pasal dalam UU Perkebunan jika terkait dengan pembukaan lahan perkebunan.
Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memutus mata rantai praktik ilegal pembakaran lahan dan mendorong masyarakat untuk beralih ke metode pembukaan lahan yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Proses hukum yang akan dijalani Edi Friansyah akan menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Dampak Karhutla yang Berulang di Sumatera Selatan
Sumatera Selatan, termasuk Muara Enim, merupakan salah satu provinsi yang kerap dilanda Karhutla parah, terutama saat musim kemarau tiba. Kasus Edi Friansyah ini hanyalah satu dari sekian banyak kejadian yang berkontribusi pada masalah lingkungan kronis ini. Ingat kembali tragedi kabut asap besar-besaran yang pernah melanda wilayah ini pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2015 dan 2019, yang menyebabkan gangguan kesehatan serius, aktivitas ekonomi lumpuh, dan bahkan dampak internasional.
Kabut asap yang dihasilkan dari Karhutla bukan hanya mengganggu pernapasan, tetapi juga berdampak pada sektor transportasi, pendidikan, dan pariwisata. Kualitas udara yang buruk dapat memicu berbagai penyakit ISPA, iritasi mata, hingga gangguan jantung. Selain itu, kerusakan ekosistem gambut dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat kebakaran juga merupakan kerugian yang tak ternilai. Ini menunjukkan bahwa satu tindakan pembakaran kecil dapat memicu dampak domino yang sangat luas dan merugikan banyak pihak.
Upaya pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencegah Karhutla terus digencarkan, mulai dari patroli terpadu, pemadaman dini, hingga penegakan hukum. Namun, kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki lahan, menjadi kunci utama untuk menekan angka kejadian Karhutla secara signifikan.
Mencegah Praktik Pembukaan Lahan Ilegal
Kasus di Muara Enim ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya edukasi dan pengawasan ketat terhadap praktik pembukaan lahan. Pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu terus memperkuat patroli, tidak hanya di musim kemarau, tetapi juga sepanjang tahun untuk mengidentifikasi potensi-potensi pembakaran. Selain itu, dukungan terhadap petani atau pemilik lahan untuk mengadopsi metode pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) harus lebih digencarkan, misalnya dengan penyediaan alat berat atau bantuan tenaga kerja.
Diperlukan juga kerja sama lintas sektor yang solid, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat adat, hingga individu, untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman Karhutla. Transparansi dalam pengelolaan konsesi lahan dan penindakan tegas terhadap korporasi atau individu yang terbukti terlibat dalam pembakaran harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, diharapkan kejadian seperti yang dilakukan Edi Friansyah tidak lagi terulang, dan Sumatera Selatan dapat terbebas dari ancaman kabut asap di masa depan.
