DEN HAAG – Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, membuat sejarah dengan kehadiran langsungnya untuk pertama kalinya di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kedatangan Duterte ke pengadilan global ini menandai babak baru yang krusial dalam upaya mencari keadilan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan ribuan kematian dalam kampanye ‘perang melawan narkoba’ yang kontroversial selama masa kepemimpinannya.
Langkah ini menjadi sorotan dunia, mengingat Duterte adalah mantan kepala negara yang kini secara aktif menghadapi proses hukum di hadapan badan peradilan internasional. Kemunculannya di hadapan hakim ICC mengindikasikan dimulainya fase yang lebih intensif dalam penanganan kasus yang telah menjadi fokus perhatian organisasi hak asasi manusia global dan keluarga korban selama bertahun-tahun.
Latar Belakang ‘Perang Narkoba’ Duterte
Kampanye ‘perang melawan narkoba’ yang dilancarkan Rodrigo Duterte sejak ia menjabat presiden pada tahun 2016 dikenal dengan pendekatan yang sangat keras dan tanpa kompromi. Program ini, yang populer dengan sebutan ‘Oplan Tokhang’, menyebabkan gelombang penangkapan massal dan, yang paling mengkhawatirkan, pembunuhan ribuan tersangka narkoba, seringkali tanpa proses hukum yang layak.
- Jumlah Korban: Berbagai laporan, termasuk dari pemerintah Filipina sendiri, menyebutkan puluhan ribu kematian. Organisasi hak asasi manusia internasional mengklaim angka sebenarnya jauh lebih tinggi, dengan sebagian besar korban adalah warga miskin.
- Tuduhan Pelanggaran HAM: Pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killings), penyiksaan, dan penahanan sewenang-wenang menjadi tuduhan utama yang dialamatkan kepada pasukan keamanan Filipina dan kelompok vigilante yang diduga beroperasi dengan dukungan atau restu negara.
- Retorika Duterte: Duterte sendiri secara terbuka mendukung pembunuhan tersangka narkoba, bahkan mengancam akan membunuh para pengedar narkoba dan mendorong polisi untuk menembak mati mereka. Retorika ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk PBB dan Uni Eropa.
Tindakan-tindakan ini telah memicu investigasi awal oleh Jaksa Penuntut ICC sejak tahun 2018, dengan fokus pada apakah kejahatan yang dilakukan mencapai ambang batas ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ yang berada di bawah yurisdiksi ICC.
Perjalanan Kasus ke Mahkamah Internasional
Proses hukum terhadap Duterte di ICC memiliki sejarah yang panjang dan berliku. Filipina awalnya menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian yang mendirikan ICC, pada tahun 2019, dengan alasan bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi atas negaranya. Penarikan ini terjadi setelah ICC memulai penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan dalam perang melawan narkoba.
Meskipun Filipina secara resmi menarik diri, ICC menyatakan bahwa mereka tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang diduga terjadi saat Filipina masih menjadi negara anggota, yaitu hingga Maret 2019. Jaksa Penuntut ICC terus melanjutkan penyelidikan, mengumpulkan bukti dan kesaksian dari para korban serta saksi. Keputusan untuk membuka penyelidikan penuh diambil pada September 2021.
Pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. awalnya menegaskan tidak akan bekerja sama dengan ICC, dengan alasan sistem peradilan Filipina cukup kuat untuk menangani kasus-kasus tersebut. Namun, tekanan internasional dan desakan dari keluarga korban terus meningkat, menuntut akuntabilitas atas kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kehadiran langsung Duterte di Den Haag kini menandai titik balik yang signifikan, membuka jalan bagi proses peradilan yang mungkin akan berlarut-larut namun krusial.
Makna Kehadiran Mantan Presiden di Den Haag
Kehadiran Rodrigo Duterte di ICC memiliki makna historis dan hukum yang mendalam. Ini adalah pengingat bahwa bahkan mantan kepala negara pun tidak kebal dari hukum internasional, terutama ketika tuduhan kejahatan kemanusiaan muncul.
- Akuntabilitas Pemimpin: Memberikan sinyal kuat bahwa pemimpin yang diduga melanggar hak asasi manusia secara sistematis dapat dimintai pertanggungjawaban, terlepas dari jabatan politik mereka.
- Harapan bagi Korban: Menawarkan secercah harapan bagi ribuan keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih mereka dalam ‘perang narkoba’. Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka untuk keadilan tidak sia-sia.
- Preseden Hukum: Dapat menjadi preseden penting bagi yurisprudensi hukum internasional, khususnya dalam konteks tanggung jawab negara dan individu atas pelanggaran HAM berskala besar.
Ini juga bisa dilihat sebagai perkembangan signifikan setelah bertahun-tahun penolakan dan perlawanan dari pihak Duterte terhadap segala bentuk penyelidikan internasional. Kedatangannya, terlepas dari alasan spesifiknya, secara tak langsung melegitimasi proses ICC di mata publik internasional.
Reaksi dan Prospek Hukum ke Depan
Berita tentang kehadiran Duterte di ICC telah memicu berbagai reaksi. Kelompok hak asasi manusia dan keluarga korban menyambut baik perkembangan ini sebagai langkah maju yang penting. Mereka telah lama mengadvokasi agar Duterte dan para pelaku kejahatan lainnya diadili.
Di sisi lain, pendukung Duterte mungkin melihat ini sebagai tindakan politik atau upaya untuk mencoreng reputasinya. Pemerintah Filipina saat ini berada di posisi yang sulit, harus menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kewajiban hukum internasional dan tekanan publik.
Proses hukum di ICC umumnya memakan waktu bertahun-tahun. Tahap awal akan melibatkan konfirmasi dakwaan, di mana jaksa harus menyajikan bukti yang cukup untuk meyakinkan majelis pra-sidang bahwa ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan persidangan. Jika dakwaan dikonfirmasi, kasus akan dilanjutkan ke tahap persidangan penuh, di mana bukti akan disajikan, saksi akan dipanggil, dan pembelaan akan diajukan. Informasi lebih lanjut mengenai proses peradilan di ICC dapat diakses melalui situs web resmi mereka.
Kehadiran Duterte di Den Haag, betapapun singkatnya atau untuk tujuan prosedural sekalipun, adalah peristiwa yang menandai titik krusial. Ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga tentang komitmen global terhadap keadilan dan pencegahan impunitas bagi kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Dunia akan terus mengamati bagaimana kasus bersejarah ini akan berkembang, dengan harapan agar keadilan benar-benar dapat ditegakkan.
