Luka lama kembali menganga di bumi Kalimantan. Di tengah kobaran api yang membakar kawasan gambut, tragedi memilukan terjadi: seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat dampak langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Peristiwa nahas ini tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memicu gelombang kritik pedas dari masyarakat yang menuding pemerintah gagal dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana berulang ini.
Sorotan publik semakin tajam mengingat isu transisi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang mandatnya akan berakhir pada penghujung tahun 2024. Kebijakan ini dianggap sebagian pihak sebagai langkah mundur, justru di saat darurat karhutla menuntut kehadiran institusi yang kuat dan fokus.
Duka Mendalam di Tengah Kobaran Api: Karhutla Renggut Nyawa
Seorang istri harus menelan pil pahit kehilangan suami tercinta, yang diduga kuat menjadi korban karhutla di kawasan gambut Kalimantan. Kisah pilu ini menjadi pengingat brutal tentang bahaya nyata dari bencana asap yang tak hanya merusak lingkungan dan ekonomi, tetapi juga merenggut nyawa manusia tak bersalah. Setiap tahun, episode karhutla seolah menjadi ritual mengerikan yang terus menghantui. Ribuan hektare lahan hangus, kualitas udara memburuk drastis, hingga menimbulkan dampak kesehatan serius bagi jutaan penduduk.
- Korban Jiwa: Kematian seorang warga menambah daftar panjang korban tak langsung maupun langsung akibat karhutla, menekankan urgensi tindakan pencegahan yang lebih efektif.
- Kerugian Kesehatan: Jutaan warga, terutama anak-anak dan lansia, terancam gangguan pernapasan akut dan penyakit lainnya akibat paparan asap.
- Kerusakan Ekosistem: Lahan gambut yang terbakar membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih, mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis penting.
Situasi ini bukan hal baru. Berulang kali, Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan dan Sumatera, menghadapi ancaman serupa. Namun, pertanyaan mendasar terus muncul: mengapa penanganan karhutla seolah tak kunjung menemukan solusi permanen, dan siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab penuh?
Sorotan Tajam: Kegagalan Mitigasi Pemerintah dalam Bayang-bayang Bencana Berulang
Telunjuk masyarakat, para aktivis lingkungan, dan pengamat kebijakan kini kompak mengarah kepada pemerintah. Argumen utama yang dilontarkan adalah kegagalan dalam mitigasi dan pencegahan karhutla secara komprehensif. Meskipun berbagai regulasi dan strategi telah dicanangkan, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata memuaskan. Sistem deteksi dini, penegakan hukum terhadap pembakar lahan, hingga upaya restorasi gambut, kerap dinilai lemah dan tidak konsisten.
Ironisnya, bencana ini seringkali dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab, baik oleh korporasi maupun perorangan. Namun, proses hukum yang berjalan seringkali lambat dan kurang memberikan efek jera. Keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya pencegahan pun belum terintegrasi secara optimal, padahal mereka adalah garda terdepan yang paling terdampak.
Pemerintah dituding kurang serius dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah ada. Koordinasi antar lembaga pun seringkali menjadi kendala, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Krisis ini bukan hanya soal api yang membakar, melainkan juga soal tata kelola lingkungan yang masih perlu diperbaiki secara fundamental.
Polemik Badan Restorasi Gambut dan Mangrove: Pembubaran atau Integrasi?
Salah satu poin krusial yang memicu kekhawatiran publik adalah masa depan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Mandat BRGM yang semula bertujuan spesifik untuk memulihkan ekosistem gambut dan mangrove, diinformasikan akan berakhir pada Desember 2024. Tugas dan fungsinya kemudian akan diintegrasikan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Meskipun pemerintah berdalih bahwa langkah ini adalah bagian dari efisiensi birokrasi dan penguatan KLHK, banyak pihak khawatir integrasi ini justru akan melemahkan fokus dan kecepatan penanganan restorasi gambut yang krusial. BRGM, sejak dibentuk pasca karhutla parah 2015, telah melakukan upaya signifikan dalam pemetaan, rewetting, dan revegetasi lahan gambut. Kekhawatiran muncul, apakah KLHK akan mampu menjaga momentum dan skala kerja yang telah dibangun BRGM, mengingat cakupan tugas KLHK yang sangat luas? Menurut laporan, pemerintah menegaskan bahwa upaya restorasi akan terus berlanjut di bawah koordinasi KLHK. Namun, persepsi publik yang terlanjur terbentuk adalah “pembubaran” institusi yang dianggap vital di tengah krisis.
Dampak Luas dan Mendesaknya Solusi Jangka Panjang
Karhutla memiliki dampak domino yang meluas. Selain korban jiwa dan masalah kesehatan, sektor ekonomi, pendidikan, hingga transportasi turut lumpuh. Citra Indonesia di mata internasional sebagai paru-paru dunia juga terancam. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang holistik dan berkelanjutan sangat mendesak. Ini tidak hanya mencakup pemadaman api, tetapi juga pencegahan di hulu, penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta komitmen restorasi ekosistem yang konsisten.
Diperlukan strategi yang lebih dari sekadar respons reaktif. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat, tidak hanya dengan retorika, tetapi juga dengan anggaran yang memadai, koordinasi yang solid, dan transparansi akuntabilitas. Masyarakat menuntut kejelasan mengenai masa depan pengelolaan gambut dan mangrove pasca-BRGM, serta jaminan bahwa tragedi seperti ini tidak akan lagi merenggut nyawa.
Tragedi di Kalimantan ini menjadi alarm keras bagi semua pihak. Api yang membakar hutan gambut bukan hanya membakar lahan, tetapi juga membakar kepercayaan publik terhadap kemampuan negara melindungi warga dan lingkungannya. Waktu untuk tindakan nyata sudah sangat terlambat.
