Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara mengejutkan mengungkap adanya dugaan praktik nakal di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang disebut-sebut menjadi biang kerok seringnya sistem pelaporan perpajakan, CoreTax, mengalami kendala atau error. Pernyataan ini sontak memicu sorotan tajam terhadap integritas sistem digital pemerintah dan kinerja birokrasi di salah satu kementerian paling krusial bagi negara.
Masalah CoreTax yang sering error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memang sudah menjadi keluhan umum selama beberapa waktu terakhir. Namun, baru kali ini seorang pejabat setinggi Menkeu secara eksplisit menunjuk ke faktor internal, yakni ‘praktik nakal’ yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyingkap potensi masalah etika dan moral yang lebih dalam di tubuh kementerian.
Menkeu Purbaya Buka Suara tentang Integritas CoreTax
Pengungkapan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menandai titik krusial dalam upaya Kemenkeu menghadapi kritik publik terkait performa CoreTax. Sistem yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan justru seringkali menjadi sumber frustrasi. Purbaya tidak merinci bentuk ‘praktik nakal’ tersebut, namun pernyataannya mengisyaratkan adanya kemungkinan sabotase, manipulasi data, atau bahkan kelalaian yang disengaja yang berujung pada disfungsi sistem.
“Kami menemukan indikasi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh oknum di dalam. Ini sedang kami selidiki secara serius,” ujar Purbaya dalam sebuah kesempatan. Penegasan ini menegaskan bahwa Kemenkeu tidak lagi memandang masalah CoreTax sebagai isu teknis semata, melainkan sebagai tantangan integritas yang memerlukan respons cepat dan tegas. Dugaan adanya oknum yang berupaya merusak atau memperlambat kinerja sistem CoreTax demi kepentingan tertentu harus diselidiki tuntas, termasuk motif di baliknya, apakah terkait dengan korupsi, persaingan internal, atau alasan lainnya.
Dampak Buruk Praktik Nakal terhadap Wajib Pajak dan Kepercayaan Publik
Praktik nakal di internal Kemenkeu yang mempengaruhi kinerja CoreTax memiliki konsekuensi serius, tidak hanya bagi wajib pajak tetapi juga bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika sebuah sistem yang seharusnya memudahkan justru menghambat, dampaknya dapat dirasakan secara luas:
- Frustrasi Wajib Pajak: Masyarakat mengalami kesulitan, penundaan, bahkan kegagalan dalam melaporkan SPT tepat waktu, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif.
- Penurunan Kepatuhan: Kesulitan akses dapat menurunkan motivasi wajib pajak untuk patuh, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan sistem digital.
- Kerugian Negara: Jika sistem sengaja dibuat rentan atau dimanipulasi, ada potensi kebocoran data atau hilangnya potensi penerimaan negara akibat laporan yang tidak akurat atau tertunda.
- Erosi Kepercayaan: Publik akan mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas Kemenkeu, serta komitmen pemerintah dalam membangun sistem digital yang bebas dari intervensi negatif. Ini juga berkaitan dengan isu lama mengenai integritas di tubuh Kemenkeu yang sering menjadi sorotan.
Kasus ini mengingatkan pada tantangan serupa yang dihadapi banyak lembaga publik di era digitalisasi, di mana inovasi teknologi harus diimbangi dengan penguatan integritas sumber daya manusia. Membangun sistem yang canggih saja tidak cukup tanpa jaminan bahwa orang-orang di baliknya memiliki etos kerja yang jujur dan profesional.
Tuntutan Akuntabilitas dan Reformasi Internal yang Mendesak
Pengungkapan Menkeu Purbaya ini harus menjadi momentum bagi Kemenkeu untuk melakukan reformasi internal yang lebih serius dan transparan. Langkah-langkah konkret yang harus segera diambil meliputi:
- Investigasi Menyeluruh: Melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi oknum yang terlibat dan motif di balik praktik nakal tersebut. Hasil investigasi harus diumumkan secara transparan kepada publik.
- Penindakan Tegas: Memberikan sanksi berat sesuai hukum dan peraturan kepegawaian kepada oknum yang terbukti bersalah, tanpa pandang bulu.
- Audit Sistem dan Prosedur: Melakukan audit komprehensif terhadap sistem CoreTax, termasuk keamanan siber dan prosedur operasional, untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum.
- Penguatan Pengawasan Internal: Meningkatkan sistem pengawasan dan kontrol internal, serta memperkuat kode etik pegawai, untuk mencegah praktik serupa terulang di masa mendatang.
- Komunikasi Transparan: Menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi masyarakat dan secara proaktif menginformasikan progres penanganan masalah.
Sebagai institusi kunci yang mengelola keuangan negara, Kemenkeu memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritasnya. Kegagalan dalam menuntaskan masalah CoreTax yang disinyalir melibatkan praktik nakal pegawai tidak hanya akan merugikan wajib pajak, tetapi juga dapat menggerus kepercayaan terhadap pemerintah secara keseluruhan. Wajib pajak berhak mendapatkan layanan prima dan sistem yang handal, bukan sekadar janji.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem pelaporan pajak dan berbagai ketentuan terkait, Anda dapat mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
