Judul Artikel Kamu

Agus Jabo Priyono Desak Kritik Substantif, Waspadai Polarisasi Ruang Publik

Agus Jabo Priyono Desak Kritik Substantif, Waspadai Polarisasi Ruang Publik

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sekaligus pengamat sosial politik, Agus Jabo Priyono, baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalamnya terhadap kondisi diskursus publik di Indonesia. Ia mengingatkan semua pihak agar ruang publik tidak terus-menerus dibanjiri narasi yang justru mengaburkan substansi kebijakan dan berpotensi memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat. Pernyataan ini menegaskan kembali urgensi kritik yang konstruktif dan berbasis data, bukan sekadar serangan personal yang kontraproduktif.

Jabo menekankan bahwa kualitas demokrasi suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas dialog dan kritik di ruang publiknya. Ketika kritik beralih menjadi adu serangan pribadi atau kampanye hitam, esensi permasalahan kebijakan publik seringkali terabaikan. Masyarakat, alih-alih mendapatkan pencerahan dan pemahaman mendalam tentang isu-isu krusial, justru terseret dalam pusaran emosi dan kebencian yang memecah belah.

Konteks Peringatan dan Ancaman Polarisasi

Peringatan dari Agus Jabo ini muncul di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai platform utama diskursus politik dan sosial. Kecepatan penyebaran informasi, ditambah dengan anonimitas, seringkali memfasilitasi munculnya kritik yang dangkal, provokatif, dan tidak berdasar. Fenomena ini, menurut Jabo, sangat berbahaya karena:

  • Mengaburkan Substansi Kebijakan: Isu-isu penting terkait tata kelola pemerintahan, ekonomi, hingga kesejahteraan rakyat menjadi luput dari perhatian karena fokus beralih ke personalia atau hal-hal tidak relevan.
  • Memicu Polarisasi: Masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling menyerang, tanpa ruang untuk dialog yang mediatif atau pencarian solusi bersama. Hal ini merusak kohesi sosial dan menghambat kemajuan.
  • Menurunkan Kualitas Demokrasi: Partisipasi publik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi berubah menjadi arena saling menjatuhkan, di mana nalar kritis digantikan oleh sentimen dan prasangka.

Jabo melihat tren ini sebagai ancaman serius terhadap fondasi demokrasi Indonesia yang sedang berupaya mematangkan diri. Jika dibiarkan, lanjutnya, narasi-narasi negatif ini dapat menciptakan kekaburan informasi yang sistematis, di mana kebenaran sulit dibedakan dari hoaks dan opini bias. Konsekuensinya, kepercayaan publik terhadap institusi maupun sesama warga negara akan terkikis secara signifikan.

Mendorong Ruang Publik yang Konstruktif dan Berbasis Fakta

Untuk mengatasi permasalahan ini, Agus Jabo Priyono menyerukan peningkatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis di kalangan masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari politisi, akademisi, jurnalis, hingga masyarakat umum, untuk secara aktif mengembalikan arah diskursus ke jalur yang benar. Ini berarti mendorong dan mempraktikkan kritik yang:

  • Substantif: Berfokus pada kebijakan, program, atau ide, bukan pada individu atau karakteristik pribadi.
  • Berbasis Data dan Fakta: Didukung oleh bukti konkret, analisis yang rasional, dan sumber informasi yang kredibel.
  • Konstruktif: Bertujuan untuk mencari solusi, perbaikan, atau alternatif yang lebih baik, bukan hanya untuk menjatuhkan atau menyerang.

Lebih lanjut, Jabo juga mengingatkan para pengambil kebijakan untuk responsif terhadap kritik substantif dan tidak alergi terhadap masukan dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan dan menciptakan ruang bagi dialog yang sehat. Keterbukaan ini akan mendorong kritik yang lebih bertanggung jawab, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi digital demi ruang publik yang sehat.

Peringatan Agus Jabo ini sejalan dengan berbagai kajian dan kekhawatiran yang telah disuarakan sebelumnya mengenai kualitas diskursus di era digital, di mana kemudahan berbagi informasi seringkali diiringi dengan tantangan verifikasi dan filterisasi. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk kembali ke prinsip-prinsip dasar berdemokrasi: menghargai perbedaan pandangan, namun tetap menjunjung tinggi substansi dan etika dalam berinteraksi di ruang publik.