Polemik Sertifikasi Dapur MBG Parepare: Kapolres Tegas Bantah Intervensi
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Parepare, AKBP Indra, memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan adanya campur tangan pihak kepolisian dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Penundaan sertifikasi ini telah menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terutama mengingat program Dapur MBG sangat dinantikan untuk mendukung gizi warga.
AKBP Indra menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak memiliki wewenang maupun kepentingan untuk mengintervensi prosedur administratif seperti penerbitan SLHS. “Kami pastikan tidak ada intervensi dari pihak Polres Parepare dalam proses perizinan atau sertifikasi dapur MBG,” ujar AKBP Indra dalam konferensi pers yang diadakan hari ini. Ia menambahkan bahwa tugas kepolisian berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum, bukan pada ranah perizinan pangan.
Mengapa Sertifikasi Dapur MBG Jadi Sorotan?
Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan sebuah inisiatif sosial yang bertujuan untuk menyediakan asupan gizi yang layak bagi masyarakat kurang mampu, terutama anak-anak dan ibu hamil, guna menekan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan warga Parepare. Program ini mendapatkan sambutan hangat sejak awal digagas beberapa waktu lalu dan rencananya akan beroperasi secara penuh setelah semua persyaratan administratif terpenuhi.
Salah satu syarat krusial agar dapur umum seperti MBG dapat beroperasi adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini menjamin bahwa proses pengolahan makanan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat, sehingga aman untuk dikonsumsi publik. Keterlambatan penerbitan SLHS membuat Dapur MBG belum dapat beroperasi, padahal kebutuhan masyarakat akan program ini sangat mendesak.
* Tujuan Mulia: Program Dapur MBG digagas untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di Parepare.
* Kendala Operasional: Keterlambatan SLHS menjadi batu sandungan utama bagi operasional penuh dapur.
* Kecemasan Publik: Masyarakat menantikan operasional dapur dan bertanya-tanya penyebab penundaan.
Klarifikasi Tegas Kapolres AKBP Indra
Menanggapi isu yang berkembang, Kapolres AKBP Indra secara lugas membantah tudingan intervensi tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan SLHS merupakan kewenangan penuh dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat, yang memiliki standar dan prosedur tersendiri.
“Kami menghormati sepenuhnya proses yang berjalan di instansi berwenang. Kepolisian tidak memiliki kapasitas untuk mempercepat atau memperlambat proses tersebut. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Polres Parepare untuk tujuan tersebut, itu tidak benar dan akan kami tindak,” tegasnya, menekankan komitmen Polres Parepare terhadap transparansi dan profesionalisme. AKBP Indra justru mendorong agar semua pihak, termasuk pengelola Dapur MBG, melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar sertifikat dapat segera diterbitkan.
“Prioritas kami adalah memastikan program sosial ini berjalan lancar dan aman bagi masyarakat. Jika ada kendala, kami siap membantu memfasilitasi komunikasi antarpihak sesuai batas kewenangan kami, bukan mengintervensi,” tambahnya. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang menyebutkan adanya ‘tekanan’ dari pihak kepolisian yang menghambat proses.
Dampak Penundaan dan Harapan Masyarakat
Penundaan penerbitan sertifikat ini tentu berdampak langsung pada masyarakat penerima manfaat Dapur MBG. Harapan akan ketersediaan makanan bergizi gratis yang telah lama dinantikan harus tertunda. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa semakin lama sertifikat tertunda, semakin besar potensi kerugian bagi program dan masyarakat yang membutuhkan.
Sebelumnya, berita peluncuran Dapur MBG sempat menjadi sorotan positif di media lokal sebagai upaya pemerintah daerah dan komunitas untuk mengatasi masalah gizi. Keterlambatan saat ini sedikit mencoreng antusiasme awal. Warga Parepare berharap agar polemik ini dapat segera menemukan titik terang dan sertifikat SLHS dapat segera diterbitkan sehingga Dapur MBG bisa mulai beroperasi melayani masyarakat.
AKBP Indra kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dan ketaatan pada prosedur. “Kami berharap proses ini dapat segera diselesaikan sesuai aturan yang berlaku, demi kepentingan masyarakat Parepare,” tutupnya, mengakhiri klarifikasi mengenai isu yang sempat memanas tersebut.
