Anggaran Perpusnas Dipangkas Nyaris Separuh, Masa Depan Literasi Nasional Terancam
Kebijakan pemotongan anggaran drastis yang dialami Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) untuk tahun anggaran 2026 memicu gelombang kekecewaan dan kekhawatiran serius dari berbagai pihak. Anggaran lembaga vital ini dikabarkan dipangkas nyaris setengahnya dari alokasi tahun sebelumnya, sebuah langkah yang dinilai dapat melumpuhkan fungsi dan peran Perpusnas dalam memajukan literasi nasional.
Pengumuman kebijakan ini segera menuai kritik tajam. Para pegiat literasi, pengelola perpustakaan di berbagai daerah, dan akademisi menyatakan keprihatinan mendalam. Mereka khawatir pemangkasan masif ini akan menghambat akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan, serta merusak upaya panjang dalam membangun budaya membaca di Indonesia. Ungkapan ‘kami mati segan, hidup pun tak mau’ menjadi representasi nyata dari kondisi dilematis yang akan dihadapi Perpusnas dan ekosistem perpustakaan nasional secara keseluruhan.
Gelombang Kekecewaan dan Ancaman Terhadap Misi Literasi
Perpustakaan Nasional bukan sekadar tempat penyimpanan buku; ia adalah jantung ekosistem literasi bangsa, pusat koleksi nasional, serta pelaksana berbagai program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemotongan anggaran sebesar ini akan berdampak fatal pada operasional Perpusnas, mulai dari pengadaan koleksi baru hingga pemeliharaan koleksi yang sudah ada, pengembangan infrastruktur digital, dan program-program jangkauan masyarakat.
“Keputusan ini sungguh memprihatinkan dan kontraproduktif dengan semangat peningkatan literasi yang selalu digaungkan pemerintah. Bagaimana bisa kita berbicara tentang masyarakat cerdas, berdaya saing, jika lembaga yang menjadi tumpuan akses pengetahuan justru dicekik anggarannya?” ujar seorang pegiat literasi yang enggan disebutkan namanya, menggambarkan keresahan yang dirasakan banyak pihak. Ia menambahkan bahwa perpustakaan, khususnya di era digital ini, memegang peran krusial dalam menyaring informasi, melawan disinformasi, dan menyediakan sumber daya belajar yang kredibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pengelola perpustakaan daerah pun ikut merasakan dampak tidak langsung. Kebijakan di tingkat nasional seringkali menjadi cerminan atau bahkan memengaruhi kebijakan anggaran di daerah. Jika Perpusnas sendiri kesulitan, bagaimana perpustakaan di pelosok bisa berharap mendapatkan dukungan yang memadai?
Dampak Krusial Terhadap Layanan dan Akses Pengetahuan
Pemangkasan anggaran Perpusnas akan memiliki implikasi yang luas dan merugikan, termasuk:
* Pengurangan Akuisisi Koleksi: Perpusnas tidak akan mampu membeli buku-buku baru, jurnal, atau publikasi terkini, baik cetak maupun digital, yang sangat dibutuhkan untuk memperkaya khazanah pengetahuan nasional.
* Hambatan Pengembangan Digital: Upaya modernisasi perpustakaan melalui digitalisasi koleksi dan pengembangan platform e-library akan terhenti atau melambat drastis, padahal ini adalah kunci akses bagi masyarakat luas, terutama di daerah terpencil.
* Pembekuan Program Literasi: Program-program unggulan Perpusnas, seperti pelatihan pengelola perpustakaan, kampanye membaca, atau layanan perpustakaan keliling, berpotensi dihentikan atau dikurangi skala kegiatannya.
* Pelemahan Konservasi dan Preservasi: Koleksi langka dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya bangsa membutuhkan perawatan khusus. Dengan anggaran minim, upaya konservasi terancam.
* Penurunan Kualitas Layanan: Fasilitas dan kenyamanan bagi pengunjung bisa menurun, sementara inovasi layanan yang sangat dibutuhkan untuk menarik minat baca generasi muda akan sulit terealisasi.
Situasi ini menciptakan ketidakpastian besar bagi masa depan Perpustakaan Nasional, sebuah lembaga yang sebetulnya menjadi pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat konstitusi.
Mendesak Revisi dan Dukungan untuk Perpustakaan Nasional
Para pemangku kepentingan menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang keputusan pemotongan anggaran ini. Mereka berharap agar Perpusnas tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dukungan terhadap Perpusnas harus menjadi prioritas, mengingat peran fundamentalnya dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas dan akses terhadap informasi.
Melalui Perpusnas, pemerintah memiliki instrumen efektif untuk meningkatkan minat baca, mendorong riset, dan memperluas cakrawala berpikir masyarakat. Mengorbankan lembaga sepenting ini demi efisiensi anggaran jangka pendek berisiko menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dan sulit dipulihkan di masa depan. Masyarakat, melalui para pegiat literasi, terus menyuarakan harapan agar Perpusnas tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan penjaga dan penyebar ilmu pengetahuan di Tanah Air.
***
Untuk informasi lebih lanjut mengenai visi dan misi Perpustakaan Nasional, Anda dapat mengunjungi situs resmi mereka.
[Link ke situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (misal: perpusnas.go.id)]
