JAKARTA – Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, melayangkan teguran keras kepada manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Teguran ini muncul menyusul polemik panjang kasus Kakek Mujiran di Jember, Jawa Timur, yang telah menyita perhatian publik luas. Dony Oskaria secara tegas menginstruksikan PTPN untuk segera memberikan pekerjaan kepada Kakek Mujiran sebagai bagian fundamental dari tanggung jawab sosial perusahaan.
Instruksi ini menandai intervensi langsung dari lembaga pengawas BUMN dalam penanganan isu sosial yang melibatkan salah satu perusahaan pelat merah. Kasus Kakek Mujiran, seorang warga lanjut usia yang terlibat sengketa lahan dengan PTPN, telah bergulir selama beberapa waktu dan menimbulkan simpati luas. Berbagai lapisan masyarakat dan pemerhati hukum menyoroti penanganan kasus ini, yang acapkali dianggap kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat kecil. PTPN sebelumnya menghadapi kritik tajam atas pendekatan hukumnya yang dinilai kaku dalam menghadapi warga lokal, mengesampingkan konteks sosial dan historis.
Latar Belakang Kasus Kakek Mujiran: Sengketa Lahan dan Keadilan yang Dinanti
Kasus Kakek Mujiran bermula dari sengketa kepemilikan lahan di wilayah Jember yang diklaim sebagai milik PTPN. Kakek Mujiran, yang mengaku telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun, terlibat dalam serangkaian proses hukum yang akhirnya berujung pada putusan yang merugikannya. Kisahnya viral di media sosial dan menjadi simbol perjuangan masyarakat kecil melawan entitas korporasi besar, khususnya BUMN. Publik mengamati bahwa meskipun PTPN berpegang pada legalitas formal, penanganan kasus ini kurang mengakomodasi dimensi sosial dan historis yang dialami warga setempat. Kritik terhadap PTPN semakin menguat karena perusahaan ini, sebagai bagian dari BUMN, seharusnya memiliki peran ganda: profitabilitas sekaligus pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Dony Oskaria menegaskan bahwa sebagai entitas negara, BUMN tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata. “PTPN harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya,” ujar Dony. Ia menambahkan bahwa kasus seperti Kakek Mujiran mencoreng citra BUMN secara keseluruhan dan mengindikasikan adanya celah dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif di lingkungan PTPN. Ini menjadi panggilan untuk BUMN agar tidak kehilangan sentuhan nurani di tengah ambisi bisnis.
Instruksi BP BUMN: Lebih dari Sekadar Teguran, Sebuah Arahan Konkret
Instruksi Kepala BP BUMN ini bukan sekadar teguran biasa, melainkan perintah konkret yang harus dijalankan. Poin-poin penting instruksi tersebut meliputi:
- Pemberian Pekerjaan: PTPN diminta untuk menawarkan pekerjaan yang layak kepada Kakek Mujiran. Langkah ini diharapkan tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga sebagai bentuk rehabilitasi sosial dan ekonomi bagi korban yang telah lama berjuang.
- Evaluasi Menyeluruh Kebijakan: BP BUMN mengisyaratkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasi CSR di PTPN, khususnya terkait interaksi dengan masyarakat adat atau lokal. Tujuannya adalah mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
- Perbaikan Komunikasi Inklusif: PTPN didorong untuk membangun komunikasi yang lebih baik, transparan, dan inklusif dengan masyarakat, menghindari pendekatan yang terlalu legalistik tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan potensi konflik.
Dony Oskaria juga mengingatkan seluruh direksi PTPN bahwa mereka mengemban amanah besar untuk tidak hanya mengelola aset negara, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. “Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh manajemen PTPN dan BUMN lainnya agar lebih sensitif terhadap persoalan masyarakat dan proaktif dalam mencari solusi yang berkeadilan,” tegasnya.
Implikasi Lebih Luas bagi BUMN dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi
Intervensi BP BUMN dalam kasus Kakek Mujiran membuka diskusi lebih luas mengenai peran dan tanggung jawab sosial BUMN di Indonesia. Beberapa implikasi penting yang dapat ditarik meliputi:
- Penegasan Fungsi Sosial BUMN: Kejadian ini mempertegas bahwa BUMN tidak hanya profit-oriented, tetapi juga memiliki misi sosial yang kuat. Kebijakan ini sejalan dengan mandat pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan yang pro-rakyat, bukan sebaliknya.
- Pengawasan Lebih Ketat Terhadap CSR: Ke depan, kemungkinan besar akan ada pengawasan lebih ketat terhadap implementasi CSR dan penanganan isu-isu masyarakat oleh BUMN. BP BUMN dapat mengambil peran lebih aktif dalam memitigasi konflik sosial sebelum membesar dan merusak citra perusahaan negara.
- Pentingnya Keseimbangan Bisnis dan Etika: Kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara aspek bisnis dan aspek sosial-lingkungan dalam operasional perusahaan negara. Pendekatan hukum saja tidak cukup tanpa dibarengi empati, mediasi, dan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
PTPN kini dihadapkan pada tugas untuk segera menindaklanjuti instruksi ini. Bagaimana PTPN merespons akan menjadi tolok ukur komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial korporasi dan kepercayaan publik. Publik menantikan langkah konkret PTPN untuk memastikan keadilan bagi Kakek Mujiran dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Hal ini juga menjadi momentum bagi BUMN lain untuk mengevaluasi kembali bagaimana mereka berinteraksi dengan komunitas di sekitar operasi mereka, menjadikan keadilan sosial sebagai bagian integral dari strategi bisnis.
Untuk memahami lebih lanjut tentang kerangka tanggung jawab sosial perusahaan negara, Anda bisa mencari informasi di situs resmi Kementerian BUMN.
