DPR Soroti Potensi Perampasan Aset Melampaui Korupsi, Dorong Pembentukan Undang-Undang Baru

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas menyatakan bahwa ruang lingkup aturan perampasan aset di berbagai negara maju tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi (tipikor). Pernyataan ini secara langsung memicu kembali diskusi penting mengenai urgensi pembentukan payung hukum yang lebih komprehensif di Indonesia untuk menyasar aset-aset hasil kejahatan serius lainnya. Habiburokhman menyoroti perlunya Indonesia meninjau ulang dan memperluas cakupan perampasan aset agar mampu memiskinkan pelaku kejahatan dari berbagai lini, bukan hanya koruptor.

Pernyataan Ketua Komisi III ini bukan sekadar wacana. Hal tersebut mencerminkan kesadaran mendalam akan keterbatasan regulasi yang ada saat ini, yang seringkali gagal menjangkau aset-aset ilegal yang berasal dari kejahatan non-korupsi. Padahal, kejahatan seperti pencucian uang, narkotika, terorisme, hingga kejahatan lingkungan, secara masif menghasilkan keuntungan finansial yang kemudian digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal lainnya. Tanpa regulasi perampasan aset yang kuat dan luas, penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam mengembalikan kerugian negara dan menghambat laju kejahatan terorganisir.

Mengapa Ruang Lingkup Perlu Diperluas?

Ekspansi cakupan perampasan aset menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Kejahatan modern semakin kompleks, seringkali melintasi batas negara dan memanfaatkan celah hukum. Habiburokhman menggarisbawahi bahwa pemiskinan pelaku kejahatan merupakan strategi paling efektif untuk memutus rantai kejahatan. Dengan menyita aset-aset ilegal, negara tidak hanya menghukum pelaku secara personal, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur finansial yang mendukung operasional kejahatan. Ini memberikan efek jera yang jauh lebih kuat dibandingkan hukuman penjara semata. Beberapa alasan utama mengapa perluasan ruang lingkup ini krusial meliputi:

• Memerangi Kejahatan Transnasional: Kejahatan seperti perdagangan narkotika, terorisme, dan penyelundupan manusia seringkali didukung oleh jaringan keuangan kompleks. Perampasan aset dapat membongkar jaringan ini.
• Mencegah Pencucian Uang: Banyak kejahatan lain yang tidak terkait korupsi, seperti penipuan daring besar, menghasilkan dana kotor yang kemudian dicuci. Regulasi yang lebih luas akan menyasar aset-aset ini.
• Keadilan Restoratif: Aset yang dirampas dapat digunakan untuk mengkompensasi korban atau dialihkan kembali ke kas negara untuk kepentingan publik.
• Mengikuti Standar Internasional: Banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang memungkinkan perampasan aset dari berbagai tindak pidana, menunjukkan efektivitas pendekatan ini.

Tantangan dan Urgensi Payung Hukum

Meskipun urgensinya tinggi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia masih jalan di tempat. Berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah berulang kali menyuarakan desakan untuk segera mengesahkan RUU ini. RUU Perampasan Aset yang telah lama tertunda ini menjadi kunci untuk memberikan wewenang yang lebih kuat kepada penegak hukum dalam mengejar aset-aset ilegal, terlepas dari apakah pelakunya telah divonis atau belum (non-conviction based asset forfeiture).

Penundaan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen politik dalam memberantas kejahatan secara menyeluruh. Tanpa payung hukum yang jelas, penegak hukum terpaksa menggunakan pasal-pasal dalam undang-undang lain yang mungkin tidak secara spesifik atau efektif mengatur perampasan aset secara komprehensif. Ini menciptakan celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka. Pembahasan RUU Perampasan Aset seharusnya menjadi prioritas utama legislasi untuk memperkuat sistem hukum Indonesia secara signifikan. Artikel sebelumnya telah membahas urgensi RUU Perampasan Aset ini dari berbagai perspektif.

Belajar dari Praktik Global

Pengalaman dari sejumlah negara menunjukkan bahwa perluasan ruang lingkup perampasan aset membawa dampak positif yang signifikan. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia memiliki kerangka hukum yang memungkinkan perampasan aset tidak hanya dari korupsi, tetapi juga dari kejahatan terorganisir, pencucian uang, hingga kejahatan siber. Mekanisme ini seringkali mencakup perampasan berbasis non-vonis, di mana aset dapat disita jika terbukti berasal dari aktivitas ilegal, bahkan tanpa adanya vonis pidana terhadap pemiliknya. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menyasar mafia atau sindikat kejahatan yang seringkali sulit dijerat dengan dakwaan langsung.

Adopsi praktik terbaik global ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Ini bukan sekadar meniru, melainkan mengadaptasi prinsip-prinsip dasar yang telah terbukti berhasil, sambil tetap mempertimbangkan konteks hukum dan sosial Indonesia. Tujuannya adalah membangun sistem yang kuat dan adil, yang mampu melindungi kepentingan negara dan rakyat dari kerugian akibat kejahatan.

Dampak dan Harapan

Persetujuan RUU Perampasan Aset dengan cakupan yang diperluas akan menandai era baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kapasitas negara dalam memerangi kejahatan lain yang merugikan masyarakat dan ekonomi. Potensi pengembalian aset yang jauh lebih besar akan memberikan dorongan finansial bagi pembangunan dan pelayanan publik, serta memberikan sinyal kuat kepada pelaku kejahatan bahwa Indonesia serius dalam memiskinkan mereka. Ini adalah langkah krusial untuk menciptakan efek jera dan mewujudkan keadilan yang lebih substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komisi III DPR RI diharapkan dapat segera mendorong pembahasan RUU ini ke tahap final, memastikan bahwa kerangka hukum yang dihasilkan benar-benar efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, cita-cita Indonesia bebas dari kejahatan dan kerugian negara dapat selangkah lebih dekat untuk tercapai. Informasi lebih lanjut mengenai upaya pemerintah dalam pemulihan aset tindak pidana dapat ditemukan di situs resmi lembaga terkait.