BANDUNG – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memasuki babak baru yang lebih konkret. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi kajian mendalam mengenai perubahan nama tersebut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Langkah ini menandai keseriusan legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi publik dan kelompok budaya yang telah lama memperjuangkan pengembalian identitas historis ‘Tatar Sunda’. Rekomendasi ini bukan sekadar usulan langsung, melainkan mandat untuk Pemprov agar melakukan studi komprehensif dari berbagai aspek sebelum wacana ini dapat melangkah ke tahap selanjutnya yang lebih definitif.
Latar Belakang dan Urgensi Wacana “Provinsi Sunda”
Ide perubahan nama ini bukan hal baru. Sejak lama, kelompok budayawan, sejarawan, dan masyarakat adat Sunda merasa nama ‘Jawa Barat’ kurang merepresentasikan identitas dan kekhasan kultural wilayah tersebut. Mereka berargumen, ‘Jawa Barat’ cenderung mengasosiasikan daerah ini dengan Pulau Jawa secara umum, padahal suku Sunda memiliki kekhasan bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang berbeda dengan suku Jawa di bagian tengah dan timur pulau. Penggantian nama menjadi ‘Provinsi Sunda’ dianggap sebagai upaya penguatan identitas lokal, penghargaan terhadap warisan leluhur, sekaligus penegasan jati diri di kancah nasional dan internasional.
Dalam beberapa diskusi sebelumnya, DPRD Jawa Barat telah menampung berbagai masukan dari publik terkait isu ini. Artikel-artikel terdahulu seringkali menyoroti bagaimana wacana ini telah bergulir dalam berbagai forum diskusi dan seminar. Penyerahan rekomendasi kajian oleh Komisi I ini merupakan puncak dari serangkaian dialog, dengar pendapat, dan aspirasi yang terkumpul. Komisi I, yang membidangi pemerintahan dan hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan fundamental, termasuk nama daerah, didasari oleh kajian yang matang dan berimbang, bukan sekadar emosi atau sentimen kultural semata.
Tahapan Kajian Komprehensif oleh Pemprov Jabar
Rekomendasi yang diserahkan oleh DPRD Jabar ini menuntut Pemprov untuk membentuk tim kajian multidisiplin. Tim ini diharapkan melibatkan akademisi, sejarawan, budayawan, pakar hukum tata negara, sosiolog, ekonom, serta perwakilan dari masyarakat. Beberapa poin penting yang harus menjadi fokus kajian meliputi:
- Aspek Legalitas: Mengkaji regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya terkait perubahan nama daerah. Proses perubahan nama provinsi memerlukan persetujuan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bahkan mungkin perlu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru jika cakupannya luas.
- Dampak Sosial dan Budaya: Menganalisis bagaimana perubahan nama ini akan memengaruhi kohesi sosial, persepsi identitas masyarakat di dalam dan luar provinsi, serta potensi implikasi terhadap kelompok minoritas di Jawa Barat. Apakah perubahan ini akan diterima luas atau justru menimbulkan resistensi yang signifikan?
- Dampak Ekonomi dan Administratif: Memperkirakan biaya yang timbul akibat perubahan nama, seperti penggantian dokumen resmi (KTP, SIM, STNK), papan nama fasilitas umum, branding daerah, hingga penyesuaian sistem administrasi pemerintahan di seluruh perangkat daerah. Ini bukan sekadar pergantian nama di peta, melainkan perubahan menyeluruh pada birokrasi dan identitas visual yang memerlukan alokasi anggaran tidak sedikit.
- Perspektif Historis: Memastikan bahwa nama ‘Sunda’ secara historis memang paling tepat merepresentasikan wilayah geografis dan demografis provinsi saat ini, serta bagaimana hal tersebut berkaitan dengan sejarah Kerajaan Sunda dan Tatar Sunda yang kaya.
- Partisipasi Publik: Merumuskan mekanisme yang efektif untuk menjaring aspirasi dan pandangan masyarakat secara luas dan representatif, bukan hanya dari kelompok tertentu, guna memastikan legitimasi keputusan akhir dan menghindari konflik sosial.
Implikasi dan Tantangan Menuju Perubahan Nama
Proses perubahan nama provinsi bukanlah pekerjaan mudah dan instan. Selain kajian internal yang mendalam, Pemprov Jabar harus menghadapi berbagai tantangan. Pertama, aspek anggaran. Biaya yang dibutuhkan untuk perubahan administratif dan sosialisasi bisa sangat besar, mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas birokrasi pemerintahan. Kedua, potensi pro-kontra di masyarakat. Meskipun sentimen Sunda sangat kuat, mungkin ada segmen masyarakat yang merasa tidak perlu, menganggapnya tidak prioritas, atau khawatir akan implikasi lain dari perubahan nama tersebut, seperti terpinggirkannya identitas sub-etnis lain di Jawa Barat. Ketiga, birokrasi di tingkat pusat. Pengajuan perubahan nama provinsi harus melalui prosedur ketat di Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Negara, yang memerlukan lobi dan argumentasi kuat berdasarkan hasil kajian yang solid dan dukungan publik yang terukur.
Jika kajian ini menunjukkan hasil positif dan dukungan publik yang kuat, serta memenuhi semua persyaratan hukum, barulah Pemprov dapat mengajukan usulan resmi kepada pemerintah pusat. Tahapan ini dapat memakan waktu bertahun-tahun, mengingat perubahan nama provinsi adalah isu strategis yang membutuhkan kehati-hatian, pertimbangan matang dari berbagai pihak, dan persetujuan politik di tingkat nasional. Ini adalah proses panjang yang menuntut kesabaran dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.
Meskipun demikian, penyerahan rekomendasi kajian ini merupakan langkah awal yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa aspirasi identitas kultural telah mendapat perhatian serius dari lembaga legislatif dan eksekutif di Jawa Barat. Publik kini menantikan transparansi dan objektivitas dari proses kajian yang akan dilakukan oleh Pemprov, serta bagaimana hasil akhirnya akan membentuk masa depan identitas salah satu provinsi terpadat di Indonesia ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara perubahan nama daerah, masyarakat dapat merujuk pada regulasi terkait di situs resmi Kementerian Dalam Negeri.
