JAKARTA – Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 telah menjadi sorotan, terutama mengenai tanggal pasti pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, secara awal memproyeksikan Idul Adha 2026 akan jatuh pada akhir bulan Mei 2026. Namun, perkiraan ini memerlukan konfirmasi lebih lanjut melalui proses sidang isbat. Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memiliki penetapan tanggal berdasarkan metode hisab yang konsisten, yang menunjukkan potensi perayaan Idul Adha di pertengahan Juni 2026, mengikuti siklus kalender Hijriah yang baku.
Perbedaan awal proyeksi ini bukan hal baru dalam penentuan hari raya Islam di Indonesia. Ini merupakan cerminan dari dua pendekatan utama dalam menentukan awal bulan Hijriah: hisab (perhitungan astronomis) dan rukyatul hilal (observasi langsung bulan baru). Kedua metode ini memiliki landasan syariah dan saintifik yang kuat, namun seringkali menghasilkan perbedaan di hari-hari krusial seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Bagi umat Muslim di Indonesia, memahami bagaimana kedua lembaga besar ini menetapkan tanggal adalah kunci untuk mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Kurban.
Metode Hisab Muhammadiyah dan Proyeksi Tanggal Idul Adha 2026
Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dikenal dengan konsistensinya dalam menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini mengacu pada perhitungan astronomis yang sangat presisi untuk menentukan posisi bulan dan matahari. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah dapat menetapkan tanggal hari-hari besar Islam jauh hari sebelum pelaksanaannya, bahkan bertahun-tahun ke depan.
Berdasarkan perhitungan hisab Muhammadiyah, 1 Dzulhijjah 1447 H diperkirakan jatuh pada awal Juni 2026. Mengingat Idul Adha diperingati pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka Hari Raya Kurban menurut Muhammadiyah kemungkinan besar akan jatuh pada pertengahan bulan Juni 2026. Ketetapan ini biasanya diumumkan secara resmi melalui maklumat yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan kepastian bagi jutaan anggotanya untuk merencanakan ibadah kurban dan perayaan Idul Adha.
Pendekatan Rukyat Pemerintah Melalui Sidang Isbat
Berbeda dengan Muhammadiyah, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan kombinasi metode hisab dan rukyatul hilal dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hisab digunakan sebagai dasar perhitungan awal, sementara rukyatul hilal menjadi penentu akhir, terutama saat hilal berada di ambang batas kriteria visibilitas. Penentuan resmi baru akan diputuskan dalam forum sidang isbat.
Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang melibatkan perwakilan Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi masyarakat Islam, pakar astronomi, dan pihak terkait lainnya. Sidang ini biasanya dilaksanakan pada petang hari ke-29 dari bulan sebelumnya (misalnya, 29 Dzulqa’dah untuk menentukan awal Dzulhijjah). Hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia akan dikompilasi dan dibahas dalam sidang. Jika hilal terlihat atau memenuhi kriteria visibilitas yang telah disepakati, maka bulan baru akan dimulai keesokan harinya. Sebaliknya, jika hilal tidak terlihat, bulan sebelumnya akan digenapkan menjadi 30 hari.
Meskipun ada proyeksi awal dari pemerintah mengenai Idul Adha 2026 jatuh di akhir Mei, perlu digarisbawahi bahwa ini hanyalah perkiraan awal. Ketetapan resmi pemerintah akan sangat bergantung pada hasil rukyatul hilal dan keputusan final dalam sidang isbat yang akan dilaksanakan mendekati hari H. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa proyeksi awal bisa saja bergeser tergantung kondisi hilal. Misalnya, pada Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, terkadang pemerintah dan Muhammadiyah memiliki tanggal yang berbeda karena perbedaan kriteria dan metode.
Mengapa Perbedaan Tanggal Sering Terjadi?
Perbedaan penetapan awal bulan Hijriah, termasuk untuk Idul Adha, seringkali disebabkan oleh:
- Kriteria Visibilitas Hilal: Pemerintah mengadopsi kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menetapkan ambang batas visibilitas hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sementara Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, yang mensyaratkan hilal sudah wujud (ada) di atas ufuk pada saat matahari terbenam, tanpa memperhitungkan ketinggian atau elongasi minimal.
- Metode Penentuan: Pemerintah mengombinasikan hisab dan rukyat (konfirmasi visual), sementara Muhammadiyah murni menggunakan hisab.
- Posisi Geografis: Lokasi pengamatan rukyat yang berbeda di seluruh dunia dapat menghasilkan pandangan hilal yang berbeda pula.
Situasi ini bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan potensi perbedaan tanggal hari raya. Namun, semangat toleransi dan saling menghormati selalu menjadi prioritas utama. Diskusi mengenai penyatuan kalender Hijriah global terus bergulir, dengan harapan suatu saat bisa tercapai kesepakatan universal.
Harapan Menuju Kesamaan Penetapan
Terlepas dari perbedaan metode yang ada, baik pemerintah maupun Muhammadiyah memiliki tujuan yang sama: memberikan kepastian kepada umat Muslim untuk menjalankan ibadah. Untuk Idul Adha 2026, dengan proyeksi awal pemerintah di akhir Mei dan Muhammadiyah di pertengahan Juni, terdapat kemungkinan perbedaan tanggal yang cukup signifikan. Namun, perlu dicatat bahwa proyeksi pemerintah masih bersifat awal dan akan final setelah sidang isbat.
Umat Muslim diimbau untuk selalu merujuk pada pengumuman resmi dari Kementerian Agama untuk penetapan Idul Adha secara nasional, dan bagi warga Muhammadiyah, mengikuti maklumat dari Pimpinan Pusat mereka. Fleksibilitas dan pemahaman akan dinamika penentuan tanggal ini akan membantu menjaga kerukunan dan kelancaran ibadah kurban pada tahun 2026.
