Kantah Samarinda Tegaskan Kepemilikan Aset Daerah, Triliunan Rupiah Kini Bersertifikat

Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menorehkan capaian signifikan dalam upaya penertiban aset daerah. Selama tahun 2023, instansi ini berhasil melegalisasi 608 bidang aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, dengan nilai fantastis mencapai Rp5,9 triliun. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting bagi pengelolaan keuangan dan pembangunan kota yang lebih akuntabel.

Kepala Kantah Kota Samarinda, Ceto Subagiyo, menegaskan bahwa legalisasi aset merupakan prioritas utama. Proses ini tidak hanya mengamankan kepemilikan aset negara, tetapi juga mencegah potensi sengketa di masa depan. Ceto menjelaskan, dari total target 608 bidang, pihaknya berhasil menyelesaikan seluruhnya tepat waktu, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

”Kami berupaya keras memastikan setiap aset yang dimiliki pemerintah kota memiliki status hukum yang jelas. Ini adalah bagian integral dari misi kami untuk memberikan layanan pertanahan yang profesional dan terpercaya kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk institusi pemerintahan,” ujar Ceto Subagiyo.

Strategi Penertiban Aset Daerah yang Efektif

Proses legalisasi aset Pemkot Samarinda melibatkan serangkaian tahapan kompleks, mulai dari identifikasi, pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertifikat. Kantah Samarinda menerapkan strategi kolaboratif dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. Koordinasi intensif ini memastikan validitas data dan kelengkapan dokumen yang diperlukan, mempercepat proses sertifikasi yang seringkali menghadapi berbagai tantangan administratif dan teknis. Tim khusus dibentuk untuk mengatasi hambatan di lapangan, memastikan setiap bidang aset dapat diverifikasi secara akurat.

Ceto menambahkan, upaya ini selaras dengan program nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, termasuk aset-aset pemerintah. Dengan sertifikasi, aset-aset ini menjadi lebih produktif dan dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, atau layanan kesehatan. Program ini juga menjadi respons terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seringkali menyoroti belum tertibnya administrasi aset daerah di berbagai wilayah, termasuk yang pernah menjadi perhatian serius pada laporan sebelumnya di berbagai kota.

Dampak Positif Legalisasi Aset bagi Pemkot

Keberhasilan legalisasi 608 aset ini membawa dampak positif yang multifaset bagi Pemerintah Kota Samarinda. Berikut adalah beberapa poin krusial yang menyoroti manfaat dari inisiatif ini:

• Kepastian Hukum: Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum penuh atas kepemilikan aset, melindungi Pemkot dari klaim pihak ketiga atau sengketa lahan.
• Peningkatan Nilai Aset: Aset yang bersertifikat cenderung memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dan lebih mudah dikelola atau dimanfaatkan untuk investasi pembangunan.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Data aset yang lengkap dan valid mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah serta mempermudah audit oleh lembaga pengawas.
• Pencegahan Korupsi: Dengan data aset yang akurat, risiko penyalahgunaan atau penyelewengan aset publik dapat diminimalisir secara signifikan.
• Dukungan Opini WTP: Tertibnya administrasi aset merupakan salah satu indikator penting dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meskipun capaian di tahun 2023 sangat memuaskan, Kantah Kota Samarinda mengakui bahwa pekerjaan penertiban aset masih terus berlanjut. Masih ada sejumlah aset Pemkot yang memerlukan legalisasi, terutama yang memiliki riwayat kepemilikan kompleks atau berlokasi di area yang berkembang pesat. Tantangan ke depan termasuk percepatan proses sertifikasi aset-aset baru yang diperoleh pemerintah, serta pemeliharaan data aset yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Ceto Subagiyo berharap agar sinergi antara Kantah dan Pemkot Samarinda terus terjalin erat. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemkot Samarinda dalam menata asetnya secara sistematis. Dengan demikian, aset-aset ini dapat berkontribusi maksimal pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kota,” tutupnya. Upaya ini bukan hanya sekadar administrasi, melainkan investasi jangka panjang demi kemajuan Samarinda.

Baca juga: Pentingnya Penertiban Aset Pemerintah untuk Pembangunan Daerah