STABAT – Seorang videografer, Amsal Christy Sitepu, kini menghadapi tuntutan hukuman pidana dua tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan mengejutkan ini dengan tuduhan bahwa Amsal melakukan mark up dalam proyek pembuatan video profil desa. Kasus ini sontak memicu perdebatan luas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kreatif dan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.
Tuntutan serius ini diajukan dalam sidang yang berlangsung belum lama ini. Amsal Sitepu, yang dikenal sebagai pekerja lepas di bidang videografi, dituduh terlibat dalam penggelembungan dana proyek video profil desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dakwaan JPU menyebutkan adanya indikasi praktik mark up yang secara langsung merugikan keuangan negara, dalam hal ini, keuangan desa.
Ancaman Pidana untuk Karya Kreatif
Tuntutan dua tahun penjara bagi Amsal Sitepu bukan hanya sekadar angka, melainkan ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan mata pencarian pekerja kreatif di Indonesia. Kasus ini secara tajam menyoroti kerentanan para kreator konten, terutama mereka yang terlibat dalam proyek-proyek pemerintah daerah, terhadap tuduhan yang berpotensi menjerat mereka ke ranah hukum pidana. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental: seberapa jauh tanggung jawab seorang pekerja kreatif terhadap aspek keuangan proyek yang tidak sepenuhnya dikelolanya?
- Proyek pembuatan video profil desa seringkali melibatkan banyak pihak ketiga, mulai dari videografer hingga tim produksi yang lebih besar.
- Anggaran dan seluruh proses pengadaan barang/jasa seringkali menjadi domain panitia proyek atau perangkat desa yang berwenang, bukan kreator itu sendiri.
- Potensi kriminalisasi atas dugaan mark up tanpa bukti kuat dan investigasi menyeluruh dapat menghambat partisipasi publik, termasuk seniman dan pekerja kreatif, dalam pembangunan desa.
Dugaan Mark Up dan Bantahan Terdakwa
Inti dari permasalahan ini adalah dugaan mark up atau penggelembungan harga yang terjadi dalam proyek pembuatan video. Jaksa mengklaim adanya selisih yang signifikan antara nilai riil pekerjaan dengan nilai yang dianggarkan atau dibayarkan. Namun, Amsal Sitepu, melalui tim kuasa hukumnya, telah berkali-kali membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Ia menyatakan tidak pernah terlibat langsung dalam proses penganggaran ataupun penentuan harga proyek secara keseluruhan.
Sebagai videografer, tugas Amsal adalah murni pada aspek teknis dan kreatif produksi video, mulai dari pengambilan gambar, penyuntingan, hingga finalisasi produk akhir. Ia menegaskan bahwa seluruh proses administrasi dan keuangan berada di luar lingkup kewenangannya. "Saya hanya mengerjakan bagian produksi video sesuai kesepakatan dan spesifikasi teknis. Urusan anggaran dan pembayaran sepenuhnya ada di tangan pihak desa dan tim proyek. Saya tidak tahu menahu soal mark up yang dituduhkan," ujar Amsal, seperti dikutip dari berbagai sumber yang meliput kasusnya.
Bantahan ini diperkuat oleh fakta bahwa dalam banyak proyek serupa, pekerja kreatif seringkali hanya menerima upah jasa profesional tanpa terlibat dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau proses lelang. Jika tuduhan mark up benar-benar terbukti, maka seharusnya pihak yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan anggaran dan pengadaanlah yang bertanggung jawab secara hukum.
Implikasi Hukum dan Kriminalisasi Kreator
Kasus Amsal Christy Sitepu membuka kotak pandora mengenai interpretasi hukum, khususnya terkait tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek kecil di daerah. Apakah setiap selisih harga dapat serta-merta diartikan sebagai mark up yang berujung pidana? Atau apakah ada faktor lain seperti kesalahan administrasi, perbedaan standar harga pasar, atau kurangnya kompetensi dalam perencanaan anggaran yang harus dipertimbangkan secara adil?
Fenomena kriminalisasi terhadap individu-individu yang terlibat dalam proyek pemerintah, bahkan untuk skala kecil, bukanlah hal baru. Sebelumnya, banyak kasus serupa mencuat, di mana aktivis, jurnalis, atau bahkan warga biasa yang kritis terhadap kebijakan desa atau terlibat dalam proyek, berakhir di meja hijau dengan tuduhan pidana. Hal ini seringkali dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana korupsi yang memiliki tafsir luas, namun seringkali kurang diiringi dengan bukti kuat dan proses investigasi yang komprehensif. Kasus ini mengingatkan pada perdebatan lama tentang "korban" dari penerapan undang-undang seperti UU ITE atau UU Tipikor yang terkadang dirasakan tidak adil dan tidak proporsional.
Jika kasus ini berujung pada vonis bersalah bagi Amsal, ini akan menjadi preseden buruk yang dapat menimbulkan ketakutan di kalangan pekerja kreatif untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek desa. Padahal, peran mereka sangat krusial dalam mempromosikan potensi desa, mengabadikan kearifan lokal, dan meningkatkan citra positif daerah.
Pentingnya Transparansi dan Perlindungan Hukum
Untuk menghindari kasus serupa di masa mendatang, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu membangun transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek desa. Selain itu, harus ada kejelasan yang tegas mengenai batasan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, terutama bagi pekerja lepas atau pihak ketiga yang hanya menyediakan jasa. Perlindungan hukum yang adil dan berimbang adalah kunci agar tidak terjadi kriminalisasi yang tidak proporsional dan merugikan individu.
Publik menantikan putusan pengadilan dalam kasus Amsal Christy Sitepu dengan seksama. Harapannya, keadilan dapat ditegakkan dengan mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan peran masing-masing pihak secara objektif, agar tidak ada pekerja kreatif yang menjadi korban dari sistem yang kurang transparan atau penegakan hukum yang kurang presisi. Keadilan harus hadir tanpa mengorbankan hak-hak dasar dan profesionalisme.
