Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan alokasi anggaran untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) sebesar Rp5,48 triliun akan tetap terjaga pada tahun anggaran 2026. Komitmen ini disampaikan Kementerian PU dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Penegasan ini menjadi sinyal positif di tengah desakan penajaman belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diakibatkan oleh dinamika kondisi global.
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis bagi Kementerian PU untuk memaparkan rencana dan komitmennya, terutama terkait program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Dody Hanggodo menggarisbawahi bahwa menjaga anggaran IBM adalah prioritas, mengingat peran krusial program ini dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan komunitas di seluruh Indonesia. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pembangunan infrastruktur, khususnya yang menyentuh akar rumput, meskipun tantangan ekonomi global terus membayangi.
Komitmen Kuat di Tengah Tantangan Ekonomi Global
Penjagaan anggaran IBM sebesar Rp5,48 triliun ini bukan tanpa alasan. Kementerian PU menilai, program IBM memiliki daya tahan dan resiliensi tinggi dalam menghadapi gejolak ekonomi. Ini berbeda dengan beberapa program belanja K/L lainnya yang mungkin harus mengalami penyesuaian atau penundaan untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi global, inflasi, atau bahkan ketegangan geopolitik. Menteri Dody Hanggodo menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan program-program strategis yang memiliki efek berganda (multiplier effect) tetap berjalan optimal.
Alokasi anggaran ini berdasarkan rencana pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun anggaran 2026. Dengan komitmen menjaga anggaran tersebut, Kementerian PU berupaya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa pembangunan infrastruktur yang berbasis partisipasi lokal akan terus berlanjut. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Mengenal Lebih Dekat Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)
Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) adalah salah satu program unggulan Kementerian PU yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat desa atau kelurahan. Program ini telah terbukti efektif dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja lokal.
Beberapa poin penting mengenai IBM meliputi:
- Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan langsung warga lokal dalam setiap tahapan proyek, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemeliharaan.
- Pembangunan Infrastruktur Esensial: Fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, jembatan kecil, drainase, sanitasi, dan penyediaan air minum.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Menerapkan skema padat karya, sehingga dana yang digelontorkan juga berputar di ekonomi lokal dan menciptakan pendapatan bagi masyarakat setempat.
- Meningkatkan Daya Beli: Dengan adanya upah dari proyek, daya beli masyarakat meningkat, yang kemudian turut menggerakkan roda ekonomi desa.
- Efisiensi dan Akuntabilitas: Pengawasan langsung oleh masyarakat dan pemerintah daerah mendorong transparansi dan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
Program IBM bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga investasi sosial yang memperkuat ikatan komunitas dan kapasitas lokal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui situs resminya seringkali membagikan informasi terkait program-program infrastruktur strategis, termasuk IBM, yang bisa diakses di pupr.go.id.
Dampak dan Prospek Anggaran IBM bagi Pembangunan
Kepastian anggaran Rp5,48 triliun untuk IBM di tahun 2026 memberikan prospek cerah bagi percepatan pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Anggaran ini diharapkan dapat membiayai ribuan proyek IBM di berbagai pelosok nusantara, memberikan manfaat langsung bagi jutaan jiwa. Dalam diskusi dengan Komisi V DPR, beberapa anggota DPR menyambut baik komitmen ini dan mendorong Kementerian PU untuk terus meningkatkan efektivitas serta jangkauan program IBM.
Komitmen menjaga anggaran IBM ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berbasis kerakyatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Sebelumnya, pemerintah telah gencar menggalakkan berbagai program pembangunan desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sebuah kebijakan yang terbukti mampu menopang perekonomian lokal di tengah ketidakpastian global.
Dengan tetap terjaganya anggaran IBM, Kementerian PU berharap dapat terus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
