KPA Harapkan UU Reforma Agraria Kado Hari Tani 2026, DPR Desak Tuntaskan Proses Legislasi

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) secara tegas menyambut positif dan mendesak percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. KPA menyuarakan harapan agar RUU krusial ini dapat disahkan dan menjadi hadiah istimewa bagi Hari Tani Nasional tahun 2026. Seruan ini muncul setelah pembahasan Tingkat I RUU tersebut di Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dilaporkan telah memasuki tahap akhir dan mencapai kesepakatan awal.

Langkah maju dalam pembahasan RUU Reforma Agraria di Baleg DPR RI menandai babak penting dalam perjalanan panjang upaya mewujudkan keadilan agraria di Indonesia. Kelompok masyarakat sipil, khususnya KPA, selama puluhan tahun telah gigih memperjuangkan pengesahan undang-undang yang mengatur secara komprehensif terkait distribusi dan pengelolaan lahan secara adil. Momentum ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk merealisasikan cita-cita reforma agraria sejati, yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan parlemen.

Perjalanan Panjang Menuju Keadilan Agraria

Perjuangan untuk mewujudkan reforma agraria di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak kemerdekaan, isu ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan selalu menjadi sumber konflik sosial dan ekonomi. Banyak artikel dan kajian sebelumnya telah membahas betapa kompleksnya masalah ini, mulai dari tumpang tindih regulasi, dominasi korporasi besar, hingga kurangnya perlindungan hukum bagi petani kecil dan masyarakat adat.

RUU Reforma Agraria sendiri telah melalui proses yang berliku dan panjang di lembaga legislatif. Berbagai draf telah diajukan, perdebatan sengit terjadi di berbagai forum, dan aspirasi masyarakat terus mengalir. KPA, sebagai salah satu garda terdepan advokasi, secara konsisten menyerukan agar semangat keadilan sosial dan pemerataan aset agraria menjadi roh utama dalam setiap pasal yang dirumuskan. Mereka menekankan bahwa undang-undang ini harus mampu mengatasi akar permasalahan konflik agraria, melindungi hak-hak petani gurem, masyarakat adat, dan perempuan petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Sejumlah isu krusial yang diharapkan dapat diatur dalam UU Reforma Agraria meliputi:

Pengaturan ulang kepemilikan dan penguasaan tanah secara adil.
Penyelesaian konflik agraria yang menahun dan melibatkan berbagai pihak.
Perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
Pemberdayaan petani melalui akses modal, teknologi, dan pasar.
Pembentukan kelembagaan reforma agraria yang kuat dan independen.
Pencegahan praktik spekulasi dan monopoli tanah.

Urgensi Reforma Agraria bagi Petani dan Bangsa

Pengesahan UU Reforma Agraria bukan sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan berbagai persoalan fundamental bangsa. Ketimpangan struktur agraria telah menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan dan ketidakadilan di pedesaan. Petani kecil, yang merupakan tulang punggung kedaulatan pangan, seringkali menghadapi ancaman penggusuran, minimnya akses terhadap lahan produktif, dan perampasan tanah oleh investasi skala besar.

Reforma agraria yang sejati akan memiliki dampak multiaspek, antara lain:

Peningkatan Kesejahteraan Petani: Dengan kepastian hukum atas tanah dan akses yang lebih luas, petani dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
Penyelesaian Konflik Agraria: Memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan ribuan kasus konflik tanah yang belum terselesaikan.
Kedaulatan Pangan: Mendukung produksi pangan dalam negeri dengan mengalokasikan lahan untuk pertanian rakyat.
Perlindungan Lingkungan: Mendorong pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.
Redistribusi Aset Nasional: Mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial melalui pemerataan kepemilikan sumber daya agraria.

Oleh karena itu, KPA secara konsisten menekankan bahwa RUU ini tidak boleh hanya menjadi pajangan di lemari legislasi, melainkan harus segera diundangkan dengan substansi yang kuat dan berpihak pada rakyat kecil.

Tahap Krusial dan Tantangan Legislasi

Kesepakatan di tingkat Baleg DPR RI memang menjadi angin segar, namun perjalanan RUU ini menuju pengesahan masih memerlukan beberapa tahapan krusial. Setelah kesepakatan di Baleg, RUU ini akan menjalani proses harmonisasi, kemudian diajukan ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Selanjutnya, RUU tersebut akan dikirimkan kepada Presiden untuk mendapatkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Tantangan utama yang mungkin muncul adalah komitmen politik dari eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan RUU ini tepat waktu. Lobi-lobi dari berbagai kepentingan, termasuk korporasi besar yang mungkin merasa terancam oleh substansi reforma agraria, juga berpotensi menghambat proses legislasi. KPA mendesak semua pihak terkait untuk menunjukkan kemauan politik yang kuat dan memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Makna Hari Tani Nasional 2026

Penetapan target Hari Tani Nasional 2026 sebagai momen pengesahan UU Reforma Agraria memiliki makna simbolis yang mendalam. Hari Tani Nasional, yang diperingati setiap tanggal 24 September, merupakan refleksi dari sejarah perjuangan petani Indonesia dalam menuntut hak-hak agraria mereka, sekaligus momentum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. KPA berharap UU Reforma Agraria dapat menjadi revitalisasi semangat UUPA 1960 yang mengamanatkan reforma agraria sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sebagai penutup, KPA menegaskan bahwa undang-undang ini harus benar-benar menjadi alat transformatif untuk mengubah struktur agraria yang tidak adil menjadi lebih merata. Para petani, masyarakat adat, dan seluruh elemen bangsa menanti dengan harapan besar agar RUU Reforma Agraria dapat segera menjadi kenyataan, bukan hanya sebagai regulasi, tetapi sebagai tonggak sejarah baru bagi terwujudnya kedaulatan dan keadilan di bumi pertiwi.