PANGKALAN BUN – Situasi darurat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) semakin mengkhawatirkan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Bupati Kotim, Halikinnor, secara terbuka mengungkapkan betapa menipisnya sumber air di wilayahnya telah menjadi penghambat utama dalam upaya pemadaman api. Kondisi parit dan sumur bor yang mengering, memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim untuk mendesak bantuan segera dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pengungkapan ini datang di tengah puncak musim kemarau yang ekstrem, di mana titik api terus bermunculan dan meluas. Kekhawatiran Halikinnor beralasan, mengingat historis karhutla di Kalimantan Tengah, khususnya Kotim, seringkali diperparah oleh ketiadaan akses air yang memadai. Kondisi ini bukan hanya memperlambat respons, tetapi juga meningkatkan risiko meluasnya area terbakar hingga ke pemukiman dan perkebunan.
Ancaman Krisis Air di Tengah Musim Kemarau Ekstrem
Musim kemarau tahun ini menunjukkan anomali yang signifikan, dengan curah hujan yang jauh di bawah rata-rata. Akibatnya, ekosistem lahan gambut dan kawasan hutan di Kotim mengalami kekeringan parah. Kondisi ini menciptakan bahan bakar yang sangat mudah terbakar, mempercepat penyebaran api.
Halikinnor menjelaskan, tim gabungan pemadam di lapangan menghadapi kendala besar. Parit-parit yang seharusnya menjadi sumber air utama untuk menyuplai truk tangki dan selang pemadam kini banyak yang kering. Demikian pula dengan sumur-sumur bor yang dibangun untuk antisipasi karhutla, sebagian besar tidak lagi berfungsi optimal karena debit air tanah yang menurun drastis.
- Penipisan Sumber Air: Parit-parit alam dan buatan mengering, sumur bor tidak efektif.
- Lahan Gambut Rentan: Kondisi lahan gambut yang kering sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan.
- Akses Terbatas: Minimnya sumber air menghambat tim di lapangan menjangkau titik api secara cepat.
- Penyebaran Cepat: Api menyebar lebih cepat tanpa upaya pemadaman yang masif.
Kondisi ini secara langsung berdampak pada strategi pemadaman. Jika sebelumnya tim dapat mengandalkan sumber air lokal, kini mereka harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari air, membuang waktu kritis dan memperbesar potensi kerusakan. Situasi ini juga menyoroti efektivitas perencanaan mitigasi bencana yang ada, terutama dalam menghadapi tantangan ketersediaan air di musim kemarau panjang.
Permintaan Bantuan dan Koordinasi Lintas Sektor
Merespons situasi genting ini, Pemkab Kotim telah secara resmi mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB. Permintaan ini mencakup dukungan logistik, peralatan pemadam, hingga kemungkinan pengerahan bantuan udara seperti helikopter water bombing. Keterlibatan BNPB diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemadaman yang saat ini dirasa tidak seimbang dengan laju penyebaran api.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Selain BNPB, Pemkab Kotim juga aktif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah, TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Upaya kolaboratif ini esensial untuk mengidentifikasi titik api, memetakan sumber daya, dan mengalokasikan bantuan secara efektif. BNPB sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan bencana karhutla di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan.
Namun, pertanyaan kritis muncul mengenai keberlanjutan strategi ini. Setiap tahun, masalah karhutla dan ketersediaan air seolah menjadi siklus berulang. Apakah ketergantungan pada bantuan eksternal merupakan solusi jangka panjang, ataukah ada celah dalam kebijakan dan implementasi mitigasi di tingkat lokal yang perlu dievaluasi secara mendalam?
Refleksi Kebijakan dan Tantangan Jangka Panjang
Krisis air yang menghambat pemadaman karhutla di Kotim bukan sekadar masalah teknis semata, melainkan refleksi dari tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di daerah rawan. Isu ini mengingatkan kita pada artikel-artikel terdahulu mengenai darurat karhutla yang selalu menghantui Kalimantan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dan preventif.
Beberapa langkah jangka panjang yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Pengelolaan Air Terpadu: Pembangunan embung, sekat kanal di lahan gambut, dan sistem irigasi mikro yang lebih efektif untuk menjaga kelembaban lahan.
- Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan dan mempromosikan praktik pertanian tanpa bakar.
- Penegakan Hukum Tegas: Tindakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi.
- Restorasi Lahan Gambut: Program restorasi lahan gambut yang terdegradasi untuk mengembalikan fungsi hidrologisnya, mengurangi risiko kebakaran.
- Teknologi Pemantauan Dini: Pemanfaatan satelit dan drone untuk deteksi dini titik api, memungkinkan respons cepat sebelum api membesar.
Tantangan yang dihadapi Kotawaringin Timur saat ini merupakan seruan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen dalam mengatasi karhutla. Tanpa solusi yang berkelanjutan dan terintegrasi, musim kemarau berikutnya akan kembali membawa ancaman yang sama, atau bahkan lebih buruk, terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
