Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan tegas menyatakan bahwa pelimpahan kasus Andrie Yunus dari kepolisian sipil ke ranah peradilan militer adalah tindakan yang cacat hukum. Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, menegaskan tidak ada satu pun dasar hukum yang membenarkan penyerahan kasus pidana yang melibatkan warga sipil kepada yurisdiksi militer, menyoroti potensi pelanggaran fundamental terhadap prinsip due process dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Pernyataan ini membuka kembali diskusi krusial mengenai batas-batas kewenangan peradilan militer dan supremasi peradilan sipil dalam menangani perkara pidana.
Fadhil Alfathan menjelaskan, dalam kerangka hukum Indonesia, yurisdiksi peradilan militer secara eksklusif diperuntukkan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana militer atau tindak pidana umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan jelas mengatur batasan tersebut, memastikan bahwa warga sipil seharusnya diadili di peradilan umum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelimpahan kasus Andrie Yunus, yang statusnya sebagai warga sipil, ke peradilan militer dianggap sebagai penyimpangan serius dari prinsip ini. “Ini bukan hanya cacat prosedur, tetapi cacat substansi yang mengancam kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara,” ujar Fadhil.
Ancaman terhadap Supremasi Sipil dan Hak Tersangka
Pelimpahan kasus ini tidak hanya menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengikis prinsip supremasi sipil yang telah diperjuangkan pasca-reformasi. Menurut LBH Jakarta, jika seorang warga sipil diadili di peradilan militer, ia akan kehilangan sejumlah hak fundamental yang dijamin dalam peradilan sipil, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum yang independen dan akses terhadap mekanisme banding yang transparan. Fadhil menambahkan:
- Yurisdiksi peradilan militer memiliki prosedur yang berbeda, yang bisa jadi kurang familiar bagi warga sipil dan penasihat hukumnya.
- Potensi bias dan independensi hakim militer dalam mengadili warga sipil bisa dipertanyakan.
- Ini dapat menimbulkan persepsi adanya intervensi militer dalam ranah sipil, yang seharusnya terpisah.
Konteks Kasus Andrie Yunus dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Meskipun detail spesifik mengenai kasus Andrie Yunus tidak dijelaskan secara rinci dalam pernyataan LBH Jakarta, esensi keberatan terletak pada status sipil Andrie Yunus. Pelimpahan semacam ini seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai motif di baliknya dan apakah ada upaya untuk mencari jalur hukum yang “lebih mudah” atau “lebih tertutup” dibandingkan peradilan sipil. “Kami mendesak agar kasus ini segera dikembalikan ke ranah peradilan umum, tempat semestinya ia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku bagi semua warga negara,” tegas Fadhil. Ini juga menjadi peringatan serius akan potensi penyalahgunaan wewenang dan interpretasi hukum yang keliru, yang dapat merusak sendi-sendi keadilan.
LBH Jakarta Mendesak Peninjauan Ulang Prosedur Pelimpahan
LBH Jakarta menyerukan kepada pihak berwenang, termasuk Kepolisian Republik Indonesia dan Oditur Militer, untuk meninjau ulang keputusan pelimpahan ini. Organisasi bantuan hukum tersebut menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. Pelimpahan kasus pidana dari peradilan sipil ke militer hanya dapat dibenarkan dalam kondisi sangat terbatas dan harus didasari oleh ketentuan hukum yang eksplisit serta tidak multitafsir, yang menurut Fadhil, tidak ditemukan dalam kasus Andrie Yunus. Situasi ini mengingatkan kembali pada berbagai upaya reformasi hukum yang masih perlu terus diperjuangkan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia benar-benar independen dan adil bagi semua, tanpa memandang latar belakang.
Kontroversi yurisdiksi ini bukanlah hal baru. Sejarah penegakan hukum di Indonesia mencatat beberapa kali perdebatan serupa mengenai batasan kewenangan peradilan militer terhadap warga sipil, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dimensi politis atau melibatkan kepentingan tertentu. Kasus Andrie Yunus ini kembali menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum masih merupakan pekerjaan berkelanjutan. Artikel sebelumnya telah mengupas tuntas upaya LBH Jakarta dalam mengawal kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang, menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan prosedural dan substantif. Pelimpahan ini menjadi ujian konkret bagi komitmen negara terhadap supremasi hukum sipil. Untuk memahami lebih lanjut mengenai prosedur peradilan militer di Indonesia, Anda bisa merujuk pada analisis terkait.
