DPR Mendesak Penguatan Mitigasi Karhutla Kalimantan Demi Keselamatan Bersama

DPR Mendesak Penguatan Mitigasi Karhutla Kalimantan Demi Keselamatan Bersama

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, secara tegas mendesak pemerintah untuk serius memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Kalimantan. Desakan ini bukan tanpa alasan, mengingat dampak karhutla yang selalu meluas, mengancam keselamatan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi keanekaragaman hayati, ekosistem, serta stabilitas ekonomi daerah dan nasional. Pesan kunci dari seruan ini adalah pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegah bencana yang terus berulang.

Hetifah menyoroti bahwa persoalan karhutla di Kalimantan bukan hanya isu musiman, melainkan tantangan struktural yang memerlukan solusi jangka panjang. Peningkatan kapasitas mitigasi harus mencakup aspek pencegahan, deteksi dini, hingga respons cepat yang terkoordinasi. “Kita tidak bisa lagi hanya reaktif saat api sudah membakar. Mitigasi adalah kunci utama untuk melindungi semua pihak, baik itu masyarakat lokal, flora dan fauna endemik, maupun aset-aset ekonomi yang vital,” tegas Hetifah, menggarisbawahi urgensi tindakan proaktif.

Ancaman Karhutla di Kalimantan dan Dampaknya yang Meluas

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan telah menjadi momok yang berulang, terutama saat musim kemarau tiba. Peristiwa karhutla tahun-tahun sebelumnya, seperti pada 2015 dan 2019, telah menjadi pelajaran berharga tentang betapa destruktifnya dampak yang ditimbulkan. Bukan hanya kerugian finansial dari lahan yang terbakar dan terganggunya aktivitas ekonomi, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat akibat kabut asap tebal yang menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Dampak ekologisnya pun sangat parah, mulai dari hilangnya habitat satwa liar endemik seperti orangutan, rusaknya ekosistem gambut yang rentan, hingga pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar yang berkontribusi pada perubahan iklim global.

Ancaman ini juga kerap memicu ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga akibat transboundary haze atau kabut asap lintas batas. Oleh karena itu, langkah mitigasi yang efektif menjadi investasi krusial demi keberlanjutan hidup dan kesejahteraan di Kalimantan, bahkan untuk skala regional Asia Tenggara.

Strategi Komprehensif Mencegah dan Menanggulangi Karhutla

Memperkuat mitigasi karhutla membutuhkan berbagai pendekatan strategis yang terintegrasi. Hetifah menekankan beberapa poin penting yang harus menjadi fokus pemerintah:

• Pencegahan Dini: Melakukan patroli rutin di area rawan, sosialisasi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membakar lahan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi. Penerapan moratorium izin pembukaan lahan gambut dan restorasi ekosistem gambut yang rusak juga menjadi langkah preventif vital.
• Deteksi Cepat: Pemanfaatan teknologi satelit untuk pemantauan titik panas (hotspot) secara real-time sangat krusial. Sistem peringatan dini harus dioptimalkan agar tim respons dapat bergerak cepat sebelum api membesar.
• Respons Cepat dan Terkoordinasi: Ketersediaan dan kesiapan tim pemadam kebakaran, termasuk Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA), dengan peralatan yang memadai, harus terus ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan respons yang efektif.
• Pelibatan Masyarakat: Mengedukasi dan memberdayakan masyarakat adat serta komunitas lokal untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, mengingat mereka adalah pihak yang paling dekat dengan lahan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana seperti karhutla telah menjadi perhatian serius Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan program terkait dapat ditemukan melalui sumber resmi BNPB yang terus berupaya mengintegrasikan pendekatan dari hulu hingga hilir dalam penanganan bencana. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks.

Sinergi Lintas Sektor untuk Solusi Berkelanjutan

Hetifah Sjaifudian juga menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Solusi karhutla tidak dapat diemban sendirian oleh satu lembaga. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, hingga sektor swasta yang bergerak di industri perkebunan dan kehutanan, harus bekerja sama secara harmonis. Perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lahan konsesinya bebas dari kebakaran dan mengimplementasikan praktik-praktik pertanian dan perkebunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan.

Peran pemerintah daerah sangat vital dalam mengimplementasikan kebijakan mitigasi di tingkat tapak, termasuk alokasi anggaran dan pembentukan regulasi lokal yang mendukung. Dengan demikian, penguatan mitigasi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga membangun ketahanan komunitas dan ekosistem terhadap ancaman ini, memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua di masa depan.

[Baca lebih lanjut tentang strategi penanggulangan karhutla dari BNPB](https://www.bnpb.go.id/berita/penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan-dari-hulu-hingga-hilir)