HOTISSUE – Tim gabungan penanggulangan bencana Penajam Paser Utara (PPU) mencatat telah menangani 113 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 199,79 hektare. Data signifikan ini terakumulasi sepanjang periode Januari hingga 8 September 2023, menyoroti tantangan serius yang dihadapi kabupaten calon ibu kota negara (IKN) ini dalam menjaga kelestarian lingkungannya di tengah ancaman musim kemarau dan fenomena El Nino.
Angka 113 kejadian karhutla dalam kurun waktu delapan bulan lebih ini menunjukkan frekuensi yang mengkhawatirkan. Setiap insiden tidak hanya menghanguskan vegetasi, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem vital, mengancam keanekaragaman hayati, dan menimbulkan dampak lanjutan yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Luasan hampir 200 hektare yang terbakar setara dengan area yang sangat luas, meliputi berbagai jenis lahan mulai dari hutan konservasi, lahan perkebunan warga, hingga semak belukar yang rawan terbakar.
Melawan Amuk Api di Tengah Tantangan Musim Kemarau
Penanganan karhutla di PPU melibatkan kolaborasi intensif dari berbagai pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU menjadi koordinator utama, bersinergi dengan Manggala Agni, jajaran TNI dan Polri, serta berbagai elemen relawan masyarakat yang turut bahu-membahu di garis depan. Mereka berjibaku memadamkan api, seringkali di tengah kondisi medan yang sulit dijangkau dan cuaca ekstrem yang mempercepat penyebaran api.
Musim kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia, diperparah oleh fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan ekstrem, menjadi pemicu utama meningkatnya risiko dan intensitas karhutla. Suhu tinggi dan minimnya curah hujan menjadikan vegetasi kering dan sangat mudah terbakar. Selain faktor alam, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih sering terjadi, baik disengaja maupun tidak, turut memperparah situasi. Minimnya kesadaran serta pengawasan di beberapa titik menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Petugas di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan akses menuju titik api, terutama di wilayah pelosok atau berawa gambut, hingga ketersediaan sumber air. Upaya pemadaman seringkali memerlukan mobilitas tinggi dan strategi yang adaptif, mengingat api dapat menjalar dengan cepat jika tidak segera diatasi. Situasi ini menambah beban kerja tim gabungan yang harus selalu siaga 24 jam.
Dampak Karhutla Terhadap Lingkungan dan Masyarakat PPU
Dampak dari 113 kejadian karhutla ini tidak dapat diremehkan. Secara ekologis, hilangnya tutupan lahan berarti hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik, mengancam keseimbangan ekosistem. Kerusakan lapisan tanah dan hilangnya nutrisi akibat pembakaran juga akan menghambat proses revegetasi alami dan meningkatkan risiko erosi di masa mendatang. Lahan gambut yang terbakar, jika ada, akan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar, berkontribusi pada perubahan iklim global, dan tentu saja menimbulkan kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan.
Bagi masyarakat PPU, terutama yang tinggal di dekat area terdampak, karhutla dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Lahan perkebunan yang terbakar berarti hilangnya mata pencarian dan potensi gagal panen. Kesehatan masyarakat juga menjadi taruhan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, yang berisiko tinggi mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap dan partikel halus. Situasi ini menambah panjang daftar permasalahan lingkungan yang kerap menghantui wilayah Kalimantan, termasuk PPU, seperti yang telah sering kami ulas sebelumnya.
Strategi Mitigasi dan Pencegahan Jangka Panjang
Pemerintah Kabupaten PPU, melalui BPBD dan instansi terkait, terus menggalakkan berbagai upaya mitigasi dan pencegahan. Sosialisasi masif tentang bahaya karhutla dan larangan membakar lahan menjadi fokus utama, menyasar komunitas petani, pekebun, dan masyarakat umum. Patroli rutin di area-area rawan, terutama selama musim kemarau, juga ditingkatkan untuk mendeteksi dini potensi kebakaran.
Upaya pencegahan juga mencakup pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi tim pemadam, serta modernisasi peralatan. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) juga terbukti efektif dalam meminimalkan risiko dan mempercepat respons awal terhadap kebakaran. Edukasi mengenai alternatif pembukaan lahan yang ramah lingkungan menjadi kunci untuk mengubah kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging.
Peran Kolaboratif dan Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan menjadi aspek krusial untuk memberikan efek jera. Aparat kepolisian terus menyelidiki setiap insiden karhutla untuk menemukan dan menindak tegas oknum-oknum yang bertanggung jawab. Tanpa penegakan hukum yang tegas, praktik ilegal ini akan terus berulang, menggagalkan setiap upaya pencegahan yang telah dilakukan.
Ke depan, dengan status PPU sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tuntutan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan bebas dari bencana karhutla akan semakin besar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan PPU sebagai contoh pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ini membutuhkan perencanaan yang matang, investasi dalam teknologi mitigasi, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pembentukan tim respons cepat yang terintegrasi dengan berbagai instansi dan komunitas lokal akan menjadi tulang punggung dalam upaya mewujudkan PPU yang hijau dan bebas asap. Langkah-langkah restorasi lahan pasca-kebakaran juga harus segera dirancang dan diimplementasikan untuk mengembalikan fungsi ekologis area yang terdampak.
