Ranperpres Pelibatan TNI: Akademisi dan Imparsial Peringatkan Risiko HAM serta Tumpang Tindih Kewenangan
Diskusi hangat tentang Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) mengenai pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan domestik semakin intensif. Akademisi dan organisasi pegiat hak asasi manusia Imparsial secara tegas menyuarakan kekhawatiran mereka. Berbagai kalangan menilai rancangan regulasi ini berpotensi besar memperluas peran militer ke ranah sipil, menciptakan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, dan secara signifikan membuka risiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekhawatiran ini mencuat di tengah upaya pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang melibatkan institusi pertahanan dalam penanganan isu-isu non-militer.
Regulasi ini, jika disahkan, akan menjadi tonggak penting yang membentuk lanskap keamanan dan penegakan hukum di Indonesia. Namun, para kritikus mendesak pemerintah untuk melakukan tinjauan ulang yang cermat, memastikan bahwa setiap kebijakan baru tidak mengikis prinsip-prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia yang telah diperjuangkan selama reformasi.
Potensi Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil
Salah satu sorotan utama dari akademisi dan Imparsial adalah potensi perluasan peran TNI dalam urusan domestik. Konstitusi dan Undang-Undang TNI secara jelas membedakan tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman militer, sementara kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat. Rancangan Perpres ini dikhawatirkan mengaburkan batasan fundamental tersebut, menyeret TNI ke dalam domain yang seharusnya menjadi ranah sipil, seperti penegakan hukum, penanganan demonstrasi, atau bahkan kegiatan sosial lainnya. Praktik semacam ini dapat menciptakan sebuah preseden berbahaya, mengikis supremasi sipil dalam pemerintahan dan potensi mereduksi peran kepolisian yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan internal. Negara demokrasi sehat selalu menjunjung tinggi pemisahan yang jelas antara fungsi militer dan fungsi kepolisian demi menjaga checks and balances kekuasaan.
Risiko Tumpang Tindih Kewenangan Antar Lembaga
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Jika TNI terlibat dalam tugas-tugas yang secara tradisional diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau lembaga sipil lainnya, maka ini akan memicu kebingungan struktural dan operasional. Situasi ini tidak hanya berpotensi menciptakan inefisiensi dalam penegakan hukum, tetapi juga bisa memicu konflik kewenangan di lapangan. Misalnya, dalam penanganan aksi unjuk rasa atau operasi penertiban masyarakat, kehadiran dua institusi dengan mandat dan pendekatan yang berbeda dapat menimbulkan kerumitan. Hal ini bisa saja menghambat koordinasi, memperlambat respons, dan paling parah, berujung pada penyalahgunaan kekuasaan akibat tidak adanya garis komando yang tunggal dan jelas. Pengaturan yang tidak harmonis dapat mengancam stabilitas sistem hukum dan keamanan nasional secara keseluruhan.
Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Isu hak asasi manusia menjadi kekhawatiran paling krusial. Karakteristik pelatihan militer yang berorientasi tempur dan penumpasan musuh sangat berbeda dengan pendekatan humanis yang diperlukan dalam penegakan hukum terhadap warga sipil. Pelibatan TNI dalam urusan domestik berisiko tinggi terhadap terjadinya pelanggaran HAM, mengingat pengalaman masa lalu di beberapa negara yang menunjukkan intervensi militer dalam urusan sipil kerap disertai dengan penggunaan kekuatan berlebihan. Imparsial menyoroti beberapa poin penting terkait risiko ini:
- Kurangnya Pelatihan HAM: Personel TNI tidak dididik secara khusus untuk menghadapi dinamika sosial dan penanganan massa dengan pendekatan HAM yang komprehensif.
- Penggunaan Kekuatan Berlebihan: Risiko penggunaan senjata atau prosedur yang dirancang untuk pertempuran dalam situasi sipil yang menuntut pendekatan persuasif dan proporsional.
- Mekanisme Akuntabilitas: Mekanisme akuntabilitas militer yang berbeda dengan kepolisian berpotensi menyulitkan penuntutan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh personel militer.
- Impunitas: Sejarah mencatat bahwa militer cenderung memiliki sistem peradilan internal yang kurang transparan dan aksesibilitasnya bagi korban pelanggaran HAM seringkali terbatas.
Perdebatan mengenai peran TNI di ranah sipil ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, wacana serupa juga pernah diangkat dalam konteks keamanan negara, dan selalu mengundang pro-kontra karena sensitivitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk belajar dari pengalaman dan kritik yang ada, serta memastikan bahwa regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan komitmen terhadap perlindungan HAM dan tidak menciptakan celah bagi praktik-praktik represif.
Urgensi Pengawasan dan Partisipasi Publik
Melihat potensi risiko yang sangat besar, akademisi dan Imparsial menekankan urgensi adanya pengawasan ketat dan partisipasi publik yang luas dalam proses pembahasan Ranperpres ini. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan akuntabel dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. DPR sebagai representasi rakyat harus proaktif dalam mengawasi draf ini, mengundang berbagai pakar dan elemen masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Pemerintah wajib mempertimbangkan secara serius setiap kritik dan saran demi menghasilkan regulasi yang tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Keputusan final harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar respons reaktif terhadap isu-isu keamanan temporer.
Dengan demikian, Ranperpres ini dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas negara tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang dianut bangsa.
