Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Saiful Mujani, menjalani pemeriksaan maraton selama kurang lebih 5 jam 30 menit di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026) ini fokus pada laporan dugaan penghasutan yang menyeret nama Saiful Mujani, terutama terkait pernyataannya mengenai seruan penggulingan pemerintahan. Penyidik Kepolisian mencecar sang pakar dengan 37 pertanyaan untuk mendalami konteks dan motif di balik pernyataan kontroversial tersebut.
### Latar Belakang Dugaan Penghasutan
Penyelidikan terhadap Saiful Mujani bermula dari sebuah laporan polisi yang diajukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Laporan tersebut menyoroti pernyataan Mujani yang, menurut pelapor, mengandung unsur penghasutan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Meski detail spesifik mengenai di mana dan kapan pernyataan itu disampaikan masih dalam pendalaman, laporan awal menyebutkan bahwa hal tersebut diutarakan dalam sebuah diskusi publik daring atau media sosial yang menyebar luas. Pernyataan yang menjadi sorotan utama adalah mengenai urgensi perubahan politik radikal, yang diinterpretasikan oleh pelapor sebagai ajakan untuk mengakhiri masa jabatan pemerintahan secara tidak konstitusional. Kasus ini sontak memicu perdebatan luas mengenai batasan antara kebebasan berpendapat, kritik konstruktif, dan tindakan penghasutan yang dilarang oleh undang-undang.
* Inti Dugaan: Pernyataan mengenai ‘seruan penggulingan pemerintahan’.
* Sumber Laporan: Diajukan oleh kelompok masyarakat.
* Forum Pernyataan: Diduga dalam diskusi publik daring atau media sosial.
### Proses Pemeriksaan dan Materi Pertanyaan
Selama pemeriksaan yang berlangsung intens, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berusaha mengorek keterangan Saiful Mujani. Sebanyak 37 pertanyaan diajukan, mencakup berbagai aspek mulai dari konteks pernyataan, tujuan, hingga pemahaman Saiful Mujani tentang implikasi dari ucapannya. Penyidik juga mendalami ada tidaknya unsur kesengajaan untuk memprovokasi publik atau mempengaruhi opini massa secara negatif terhadap pemerintah. Saiful Mujani datang didampingi tim kuasa hukumnya, yang secara aktif memberikan pendampingan selama proses pemeriksaan berjalan. Tim hukumnya menegaskan bahwa setiap pernyataan Mujani selalu dalam koridor akademik dan kebebasan berekspresi, bukan untuk tujuan melanggar hukum.
Polisi secara cermat menelisik setiap detail kronologi dan latar belakang yang melingkupi pernyataan Saiful Mujani. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran utuh apakah terdapat unsur-unsur pidana penghasutan sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 160 yang berbunyi: “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Penyidik juga akan mempertimbangkan aspek Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Penyelidikan ini merupakan kelanjutan dari laporan yang diajukan beberapa waktu lalu, dan menjadi perhatian publik mengingat status Saiful Mujani sebagai akademisi dan tokoh publik yang kerap memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah.
* Jumlah Pertanyaan: 37 pertanyaan diajukan penyidik.
* Fokus Pertanyaan: Konteks, tujuan, implikasi pernyataan.
* Pendampingan Hukum: Saiful Mujani didampingi tim kuasa hukum.
### Implikasi dan Langkah Hukum Selanjutnya
Pemeriksaan terhadap Saiful Mujani ini bukan hanya menjadi sorotan dalam ranah hukum, tetapi juga memantik diskusi hangat mengenai batas-batas kebebasan berpendapat di negara demokrasi seperti Indonesia. Banyak pihak berpendapat bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian integral dari demokrasi, namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika kritik tersebut berujung pada hasutan yang membahayakan stabilitas negara. Setelah pemeriksaan ini, penyidik akan melakukan analisis mendalam terhadap semua keterangan dan bukti yang terkumpul. Kepolisian tidak menutup kemungkinan untuk memanggil kembali Saiful Mujani atau saksi lain jika ditemukan informasi baru yang relevan. Status Saiful Mujani saat ini masih sebagai saksi terlapor, dan penetapan status hukum lebih lanjut akan bergantung pada hasil gelar perkara yang akan dilakukan oleh penyidik. Kasus ini diperkirakan akan terus bergulir dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, terutama kalangan akademisi dan pegiat demokrasi, yang cermat mengamati bagaimana proses hukum ini akan berjalan dan dampaknya terhadap iklim kebebasan berbicara di Indonesia.
