Setelah berkobar hebat selama sepuluh hari, kobaran api di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya diklaim berhasil dipadamkan pada Kamis (09/07). Namun, klaim keberhasilan ini segera direspons kritis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), yang tegas menyebut insiden tersebut bukan sekadar kebakaran biasa, melainkan “bencana ekologis akibat kelalaian sistemik”. Pernyataan Walhi ini secara langsung menyoroti pertanyaan krusial: bagaimana agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang?
Kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin telah menyebabkan dampak serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar. Asap tebal membumbung tinggi, memicu keluhan pernapasan, iritasi mata, dan gangguan aktivitas harian warga. Lebih dari itu, insiden ini kembali menguak kerentanan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di TPA yang kerap menghadapi masalah kapasitas berlebih dan minimnya teknologi pengolahan yang memadai.
Walhi: Bencana Ekologis Akibat Kegagalan Sistem
Walhi menekankan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin bukan insiden terpisah yang bisa dianggap sebagai kecelakaan semata. Mereka berargumen bahwa akar masalahnya terletak pada kelalaian sistemik dalam pengelolaan sampah nasional. Ini mencakup perencanaan yang buruk, kurangnya investasi dalam teknologi daur ulang dan pengolahan, serta penegakan regulasi yang lemah.
“Kebakaran ini adalah cerminan kegagalan sistematis yang terus berulang,” ujar perwakilan Walhi. Mereka menyoroti praktik open dumping atau penimbunan terbuka yang masih banyak terjadi, menyebabkan penumpukan gas metana yang sangat mudah terbakar, terutama saat musim kemarau ekstrem seperti yang terjadi belakangan ini. Laporan Walhi sebelumnya juga sering menggaungkan isu serupa terkait pengelolaan TPA di berbagai daerah yang rawan bencana, mengulang kekhawatiran yang sudah diungkap dalam beberapa artikel lama mengenai kondisi TPA di Indonesia.
Dampak Jangka Panjang dan Risiko Kesehatan
Dampak dari kebakaran TPA tidak hanya bersifat instan. Partikel-partikel mikro dan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam asap berpotensi mencemari udara, tanah, dan air dalam jangka panjang. Hal ini berisiko meningkatkan angka kasus penyakit pernapasan kronis, kanker, serta masalah kesehatan lainnya bagi masyarakat yang terpapar. Selain itu, emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah turut memperparah krisis iklim global, menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Mencegah Terulangnya Tragedi: Mendesak Audit dan Reformasi Sistem
Pertanyaan fundamental “bagaimana agar tidak terulang?” memerlukan respons komprehensif dari semua pihak, terutama pemerintah. Walhi mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh TPA di Indonesia dan mengambil langkah-langkah konkret sebagai berikut:
- Modernisasi Pengelolaan TPA: Mengadopsi standar sanitary landfill yang ketat, termasuk sistem pelapisan, pengumpulan lindi, dan penangkapan gas metana.
- Investasi Teknologi Pengolahan Sampah: Mendorong penggunaan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), insinerator dengan standar emisi yang ketat, atau sistem pengolahan sampah menjadi energi.
- Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum: Memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang lalai dalam pengelolaan TPA.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan mendorong praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Kolaborasi Multi-pihak: Melibatkan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Tanpa reformasi sistemik yang mendalam, TPA di berbagai penjuru negeri akan tetap menjadi bom waktu ekologis yang siap meledak kapan saja. Kebakaran TPA Jatiwaringin harus menjadi momentum untuk perubahan nyata, bukan sekadar insiden yang berlalu begitu saja tanpa pelajaran berarti.
