HOTISSUE – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengumumkan rencana pelaporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini berpusat pada dugaan pelanggaran etik serius yang terkait dengan keberadaan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023, yang secara kontroversial ia sebut sebagai ‘pasal selundupan’. Tindakan Denny Indrayana ini menandai babak baru dalam pengawasan integritas dan transparansi proses pembentukan regulasi pemilu menjelang kontestasi demokrasi yang krusial.
Sebagai seorang pakar hukum tata negara dan mantan pejabat tinggi, pernyataan Denny Indrayana membawa bobot signifikan. Ancaman pelaporan ini tidak hanya menyoroti satu pasal spesifik, tetapi juga membangkitkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai tata kelola dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Kehadiran pasal yang disebut “selundupan” dalam sebuah regulasi vital seperti PKPU berpotensi menimbulkan preseden buruk dan merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum.
Latar Belakang Dugaan “Pasal Selundupan”
Polemik muncul seputar Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, sebuah regulasi yang semestinya menjadi panduan baku bagi seluruh tahapan pemilihan umum. Dalam pandangan Denny Indrayana, pasal ini diduga masuk ke dalam peraturan tanpa melalui prosedur yang semestinya atau memiliki maksud tertentu yang dapat memihak atau merugikan pihak-pihak tertentu dalam pemilu. Terminologi “pasal selundupan” menyiratkan adanya upaya disengaja untuk memasukkan ketentuan yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.
Jika terbukti, praktik semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip good governance dan etika penyelenggaraan pemilu. KPU, sebagai lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap regulasi yang mereka terbitkan bebas dari cacat prosedur dan substansi yang bias.
Ancaman Terhadap Integritas Pemilu
Dugaan adanya ‘pasal selundupan’ ini secara langsung mengancam integritas Pemilu 2024. Regulasi adalah tulang punggung setiap proses pemilihan; jika salah satu bagiannya diragukan keabsahan atau motivasinya, maka seluruh fondasi keadilan pemilu dapat terguncang. Kekhawatiran ini menjadi lebih mendesak mengingat KPU sebelumnya juga pernah menghadapi berbagai tudingan dan kritik terkait transparansi serta keputusan-keputusannya.
- Pasal yang diduga “selundupan” berpotensi mengubah aturan main secara tidak adil.
- Memicu ketidakpercayaan publik terhadap KPU dan proses pemilu.
- Dapat menjadi celah hukum untuk manuver politik yang merugikan demokrasi.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menuntut pertanggungjawaban KPU. Transparansi dalam pembentukan aturan pemilu adalah esensial untuk menjaga legitimasi hasil pemilihan dan mencegah potensi sengketa di kemudian hari.
Peran DKPP dalam Pengawasan Etik
DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu. Tugas utamanya adalah memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaporan Denny Indrayana kepada DKPP menunjukkan bahwa ia memandang masalah ini sebagai pelanggaran etika yang memerlukan intervensi serius.
Melalui proses persidangan yang transparan, DKPP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi moral hingga pemberhentian jika terbukti ada pelanggaran etik. Keputusan DKPP dalam kasus ini akan sangat dinantikan, sebab akan menjadi indikator penting terhadap komitmen lembaga pengawas etik dalam menegakkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang bersih dan akuntabel. Informasi lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi DKPP dapat diakses melalui situs resmi DKPP.
Implikasi Hukum dan Politik
Apabila DKPP mengabulkan laporan Denny Indrayana dan menyatakan KPU melakukan pelanggaran etik, implikasinya bisa sangat luas. Secara hukum, hal ini dapat memicu evaluasi ulang terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 Ayat (3). Secara politik, kredibilitas KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu akan sangat dipertaruhkan, terutama di tengah meningkatnya tensi politik menjelang Pemilu 2024. Situasi ini juga berpotensi memicu gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil dan partai politik untuk reformasi tata kelola KPU.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, terutama para pembuat kebijakan dan regulator, akan pentingnya proses legislasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Setiap pasal dalam peraturan pemilu harus benar-benar mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan, tanpa memberikan ruang bagi kepentingan tersembunyi yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
